Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Headline NewsJakarta

Kapolri Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Sembilan Ketentuan Kode Etik Polri Mengalami Perubahan

×

Kapolri Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Sembilan Ketentuan Kode Etik Polri Mengalami Perubahan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Postkeadilan — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP).

Peraturan baru tersebut membawa sejumlah penyesuaian terhadap mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri. Terdapat sembilan ketentuan dalam peraturan sebelumnya yang mengalami perubahan, termasuk aturan mengenai pengajuan banding, audit investigasi, susunan majelis etik, hingga pelaksanaan sidang secara elektronik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan Kapolri pada 16 November 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama di Jakarta. Pengundangan peraturan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Sembilan Ketentuan yang Mengalami Perubahan

Sejumlah materi dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 disesuaikan melalui aturan terbaru tersebut.

Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 1 angka 6 mengenai pengajuan banding. Jika sebelumnya pihak yang dapat mengajukan banding mencakup pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua, dalam ketentuan baru hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

Selanjutnya, pada Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), disisipkan ketentuan baru berupa ayat (4a). Aturan ini mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan hasil audit investigasi dengan melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Perubahan juga menyentuh Pasal 19 ayat (5), khususnya mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan. Ketentuan yang sebelumnya menggunakan hitungan tiga hari kerja kini diubah menjadi tiga hari kalender.

Pada Pasal 42 ayat (3), terdapat penyesuaian mengenai kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam ketentuan terbaru, anggota majelis dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Baca Juga :  Jembatan Penghubung antar Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dibangun

Sidang Kode Etik Kini Dapat Dilaksanakan Secara Daring

Salah satu perubahan yang cukup menonjol terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Aturan baru memberikan kemungkinan bagi terduga pelanggar untuk menghadiri sidang KKEP secara langsung maupun melalui media elektronik.

Namun, kehadiran melalui sarana elektronik tidak berlaku otomatis karena harus memperoleh persetujuan Ketua KKEP.

Dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan sidang etik memiliki pilihan mekanisme kehadiran yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan persyaratan persetujuan dari pimpinan majelis.

Penyesuaian berikutnya terdapat pada Pasal 74 ayat (3), yang mengatur kepangkatan anggota KKEP Banding. Ketentuan baru menetapkan anggota dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.

Sementara itu, Pasal 98 ayat (4) mengubah ketentuan mengenai penempatan personel di tempat khusus. Batas waktu yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja disesuaikan menjadi maksimal 20 hari kalender.

Penyesuaian serupa juga dilakukan terhadap Pasal 109 ayat (1), khususnya ketentuan penempatan pada tempat khusus yang kini menggunakan batas waktu paling lama 20 hari kalender.

Adapun perubahan kesembilan terdapat pada Pasal 111 ayat (2), terkait salah satu persyaratan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ketentuan mengenai ancaman pidana yang sebelumnya menyebut pidana lima tahun diubah menjadi pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penyesuaian Mekanisme Penegakan Etik Polri

Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mencakup sejumlah penyesuaian norma dalam mekanisme penegakan kode etik.

Salah satu penerapannya berkaitan dengan pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri menyebut mekanisme persidangan tersebut akan mengacu pada ketentuan baru, termasuk mengenai susunan majelis KKEP.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perubahan penting dalam tata cara pemeriksaan dan penegakan kode etik di tubuh kepolisian. Sejumlah ketentuan kini disesuaikan, mulai dari prosedur pemeriksaan hingga mekanisme persidangan dan pemberian sanksi administratif.

Dengan berlakunya aturan tersebut, pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri selanjutnya mengacu pada ketentuan yang telah diperbarui.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses