Postkeadilan Batanghari – Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batanghari melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Batanghari, yang dilangsungkan di Aula Kejari Batanghari, Propinsi Jambi. Kamis, 17/2/2022.
Kepala kejaksaan Negeri Batanghari Sugih Carvallo mengatakan, Kerjasama ini bertujuan untuk menangani bersama di dalam hal menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik itu di luar maupun di dalam pengadilan yang meliputi pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Pemberian pertimbangan hukum dalam masalah hukum Perdata dan tata usaha Negara dan masalah-masalah hukum lainnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
“Melalui momen ini, berarti telah ada hubungan hukum antara Kejaksaan dan PDAM Tirta Batanghari, jadi untuk kedepan-nya kita bisa memberikan bantuan sesuai tupoksi ejaksaan di Bidang Perdata. Bisa Pendampingan hukum, Pendapat Hukum, hal-hal teknis juga bisa kita lakukan, sepanjang kita diberikan tugas dari teman-teman PDAM”, ucap Kajari
Tambahnya “Kami memberikan Aspresiasi kepada PDAM Tirta Batanghari atas kesediaan untuk menjalin kerjasama wujud kepercayaan kepada Kejaksaan dan Penandatanganan MoU,ini bukan hanya sebatas di atas kertas saja, ini sangat penting dan strategis untuk ke depan-nya.Dengan adanya MoU ini berarti telah terjadi hubungan keperdataan antara kedua belah pihak sehingga banyak langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan nantinya yang dapat diperkuat dengan surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan PDAM,
Sugih Carvallo juga mengingatkan, meski saat ini sudah ada MoU dengan Kejari bukan berarti PDAM luput dari pengawasan.Tetap akan di awasi jika ditemukan perbuatan melawan hukum tentu akan kami proses, kami berharap kepada pengelolaan PDAM harus sesuai dengan aturan,sehingga kedepan-nya bisa berkembang untuk kemakmuran masyarakat Batanghari”, tegas kepala kejaksaan Batanghari Sugih Carvallo.
