Medan Postkeadilan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong agar semua Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP merupakan tanda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walau begitu, untuk mencapainya bukan hal yang mudah.
“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” kata Edy Rahmayadi, usai acara Kick Off Meeting Opini WTP LKPD Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (14/8).
Dari 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut, masih ada delapan daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2023, namun 14 Pemda yang sudah meraih di atas 4 kali berturut-turut. Ke-14 Pemda tersebut antara lain Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara 9 kali, Humbahas dan Toba 7 kali, Samosir dan Asahan 6 kali, Tebingtinggi, Batubara, Gunungsitoli, Sibolga, Deliserdang dan Serdangbedagai masing-masing 5 kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 9 kali. Penghargaan dari BPK RI Perwakilan Sumut untuk Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diterima Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE diwakili Sekda Drs Tonny Sihombing MIP.
Masing-masing Pemda yang berhasil meraih WTP lima kali atau lebih tersebut mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. Edy Rahmayadi berharap bukan hanya lima kali berturut-turut yang diberi apresiasi, tetapi juga kepada yang berhasil mendapat Opini WTP sebagai bentuk dorongan dari Pemprov Sumut.
“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi, kita (Pemprov Sumut) juga seharusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggungjawabkan,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan Kick off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda. Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Mendekati hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” kata Ismael Parenus Sinaga, yang juga merupakan ketua panitia acara ini.
Hadir pada acara Kick off meeting ini Koordinator Bidang Keuangan Daerah Kemendagri , Yohanes Sena, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani serta Kepala Daerah se-Sumut. Hadir juga Inspektur Sumut Lasro Marbun, Kadis Kominfo Ilyas S Sitorus, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan serta OPD lainnya.
