Jakarta- Postkeadilan. Terkait dugaan Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, gabungan dari Koalisi Masyarakat Sadar Hukum bersama Center for Budget Analysis meminta Komisi Yudisial agar dapat mengukap kerugian Negara, jangan terpengaruh oleh Intervensi sekelompok tertentu.
Menurut Amsar A.Dulmanan Koordinator Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan Center for Budget Analysis (CBA), bahwa dalam penanganan Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan oleh Kejaksaan Agung diduga tidak tegas, hal ini mengakibatkan mandeg / terhenti karena di sisi lain ada kelompok tertentu yang dengan terang-terangan mengintervensi jalannya penyelidikan,” kata Amsar A.Dulmanan.
“Bahwa ketidak tegasan Kejagung diduga adanya Intervensi kelompok tertentu, sehingga menyebabkan Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan dapat diindikasikan berpotensi tidak tuntas dan lebih buruk lagi bisa gagal menyentuh aktor Utamanya,” papar Amsar,(25/4/22).
Amsar A.Dulmanan Koordinator Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan Center for Budget Analysis (CBA), mengharapkan agar Komisi Yudisial dapat turut mendukung Penuntasan Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan, bukan ikut membantu Kejaksaan dengan mendatangin, “Mardani H.Maming” ke Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin untuk dimintai keterangan,” ungkap Amsar A.Dulmanan sebagai Koordinator
