Mungkin kondisi ini tidak tepat jika hanya di berlakukan tindakan hukuman tegas kepada seorang anggota TNI/Polri dan ASN harus mendapat Hukuman, namun harus ada aturan yang mencari latar belakang permasalahan dan pencegahannya juga. mencegah tindakan pihak ketiga yang hendak masuk dan merusak rumah tangga anggota TNI/Polri dan ASN tersebut perlu mencari tau motif dan niatan dari pelaku pelaporan.
Langkah mediasi mungkin sangat tepat untuk di lakukan dengan melibatkan pihak ke tiga yakni lembaga independent di bidangnya, terang Bunda Naumi.
“Dan perlu jadi perhatian juga, jika mediasi tidak berhasil tentunya bukanlah akhir dari perjalanan karir seorang anggota TNI/Polri dan ASN”. Saya berharap ada hukum positif yang di rancang untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Apalagi putusan pemecatan…..adalah keputusan yang sangat mengerikan. Tentunya akan menimbulkan korban baru, nasib istri dan khususnya anak – anak dari anggota TNI/Polri dan ASN tersebut akan mengalami trauma/shok yang berat, tegas Bunda.
Seseorang wanita (pihak ketiga) yang merasa tidak tercapai keinginannya, maka akan mehancurkan seorang anggota TNI/Polri dan ASN dengan cara melaporkan pada institusi anggota tersebut
Dan perlu adanya tanggapan yang obyektif, kalau semua laporan bisa di terima dan di putuskan dengan Pemeriksaan dan di akhiri dengan putusan hukum, saya khawatir dengan mudahnya suatu institusi di obrak abrik oleh oknum wanita tak bertanggung jawab, pungkasnya.
(Gus)
