PostKeadilan, Bandung – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang dianggap plin-plan dalam memberikan penjelasan tentang hiruk pikuk sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sekaligus dianggap merupakan penjelasan yang ngawur. Pasalnya, di satu sisi Nadiem Makarim seolah ingin mengalihkan tanggung jawabnya kepada mantan Mendiknas, yakni Muhadjir Effendy, namun di sisi lain ia (Nadim) justru mengatakan akan tetap menerapkan sistem zonasi meski bukan kebijakannya, saat itu Nadiem merasa perlu menerapkan sistem zonasi.
Dia (Nadiem) mengakui kebijakan ini harus dilanjutkan karena penting. Pasalnya kata Nadim karena sistem zonasi mampu mengatasi kesenjangan.
Hal yang dianggap plin plan dan ngawur itu disampaikan oleh ketua bidang Kajian dan Analisa Dewan Pimpinan Pusat LSM Barisan Muda Indonesi (BASMI) Riswan P menanggapi peryataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat memberikan pemaparan dalam acara Raya Belajar 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
Menurutnya, apa yang dikatakan Nadiem Makarim merupakan pertanda bahwa Mendikbud Nadiem Makarim adalah ajudan presiden yang gagal membenahi sistem pendidikan. Nadim dinilai seperti pemain sinetron yang berhasil merusak masa depan anak bangsa ini karena kebijakan melalui Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi problem akut regulasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
”Saya tidak habis pikir bagaimana seorang menteri bisa memiliki kemampuan seperti pemain sinetron. Di satu sisi, dia (Nadim) merasa terkena getahnya, dan di sisi lain malah akan melanjutkan kebijakan sistem zonasi yang dianggapnya sendiri (Nadim) setiap tahun merepotkannya,” kata Riswan melalui pres rilis yang diterima Postkeadilan, Senin (31/7/23) dini hari.
”Sekali lagi kita menilai Menteri Pendidikan seperti pemain sinetron yang berhasil merusak masa depan anak bangsa ini karena kebijakan melalui Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi problem akut regulasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” imbuhnya.
