Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
BandungHeadline News

LSM BASMI Sebut Menteri Pendidikan Seperti Pemain Sinetron Yang Berhasil Merusak Masa Depan Anak Bangsa

191
×

LSM BASMI Sebut Menteri Pendidikan Seperti Pemain Sinetron Yang Berhasil Merusak Masa Depan Anak Bangsa

Sebarkan artikel ini

Menurut Riswan, hal itu terjadi antara lain karena kurangnya pemahaman tentang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan “ketidakberdayaan” pembuat regulasi untuk mewujudkan kehendak masyarakat. Berbagai permasalahan juga muncul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan overregulasi, peraturan yang tumpang tindih, multitafsir, ketidakefektifan, dan permasalahan sosiologis.

Seperti diketahui, dalam acara Raya Belajar 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam paparannya mengakui bahwa kebijakan tersebut bukanlah usulannya.

Example 300x600

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya (tapi) itu kebijakan sebelumnya Pak Muhadjir (red: Muhadjir Effendy),” kata Nadim dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/7/2023).

“Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi,” imbuhnya.

Alasan Nadiem menerapkan sistem zonasi meski bukan kebijakannya, saat itu Nadiem merasa perlu menerapkan sistem zonasi. Ia mengakui kebijakan itu harus dilanjutkan karena penting. Menurutnya (Nadim-red) karena sistem zonasi mampu mengatasi kesenjangan.

Polemik pelaksanaan PPDB setiap tahun

Setiap tahun, sistem zonasi menimbulkan polemik di sejumlah daerah. Tahun ini, dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 kembali terjadi. Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membatalkan keikutsertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK pada Penerimaan Siswa Baru 2023.

“Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penganganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan,” kata Wahyu usai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin (17/7/2023). (Tim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.