Toba – Postkeadilan Menyikapi isu yang lagi hangat saat ini perihal pengakuan masyarakat hukum adat, Mekar Sinurat, SH sebagai direktur LBH PALITO (Pature Pauli Toba) angkat bicara. Mekar Sinurat merasa ada yang kurang tepat dalam pemberitaan terkait Masyarakat Hukum Adat yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku di NKRI.
Mekar Sinurat menjelaskan hal ini di Balige pada Kamis, (13/1/2022) perihal tentang yang dimaksud Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat adalah : Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun serta mendapat pengakuan dari pemerintah.
Masyarakat Adat tidak sama dengan Masyarakat Hukum Adat, dan hal ini sering disalah artikan oleh masyarakat awam. Masyarakat Hukum Adat sudah pasti bagian dari Masyarakat Adat, akan tetapi Masyarakat Adat tidak semua merupakan Masyarakat Hukum Adat.
Di Toba Masyarakat Adat sudah hidup dan berkembang ratusan tahun yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun untuk menjadi Masyarakat Hukum Adat ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diantaranya:
1. Memiliki sejarah masyarakat hukum adat
2. Wilayah adat
3. Hukum adat
4. Harta kekayaan atau benda pusaka adat
5. Kelembagaan atau sistem pemerintahan adat
