Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
BekasiHeadline Newspendidikan

NCW Soroti SPMB SMA di Bekasi, Diduga Ada Praktek Kecurangan ‘Permanen’

1
×

NCW Soroti SPMB SMA di Bekasi, Diduga Ada Praktek Kecurangan ‘Permanen’

Sebarkan artikel ini

Bekasi, PostKeadilan – Herman Parulian S, S.Pd, Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya, mengecam keras proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di wilayah Bekasi yang dinilai tidak transparan dan sarat ketidakadilan. Bahkan dia menuding adanya dugaan praktek kecurangan yang ‘permanen’, perbuatan jahat oleh sejumlah oknum pada event ini.

Kata Herman, setiap tahun pada jalur domisili atau zonasi, selalu terjadi fenomena Calon Peserta Didik (CPD) yang diterima berasal dari radius di bawah 500 meter dari sekolah yang berjumlah ratusan.

Example 300x600

“Apakah warga dalam radius 500 meter selalu memiliki anak yang akan masuk SMA setiap tahun? Ini patut dipertanyakan dan sangat permanen kecurangan demikian,” tegas Herman, Selasa (17/6/2025).

Sebagai contoh, data dari portal SPMB Jawa Barat untuk SMAN 3, SMAN 1 dan SMAN 2 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa yang lolos jalur zonasi berasal dari jarak kurang dari 500 meter. Pola serupa terjadi bertahun-tahun, mengindikasikan adanya ketidakwajaran dan potensi manipulasi data.

Atas dasar itu NCW menduga kuat adanya praktik nepotisme dan atau kolusi, dimana oknum tertentu memanfaatkan kedekatan dengan pihak sekolah atau pemangku kebijakan untuk mengamankan ‘kursi’ bagi calon murid titipan kerabat dan atau anak pejabat.

“Jika ini dibiarkan, sistem zonasi yang seharusnya adil justru menjadi alat bagi segelintir orang untuk menguasai akses pendidikan,” tambah Herman.

NCW mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Ombudsman serta Gubernur KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk turun tangan, segera melakukan audit menyeluruh terhadap data domisili peserta SPMB.

“Ini (kecurangan SPMB) tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita dorong APH (Aparat Penegak Hukum) dan bahkan Gubernur KDM segera menindak tegas pihak yang terbukti melakukan kecurangan. Dan kepada warga masyarakat juga diminta waspada dan melaporkan segala bentuk penyimpangan dalam proses SPMB”, ujar pegiat anti rasuah itu.

Herman menegaskan, “Pendidikan haruslah menjadi hak semua anak, bukan hanya milik mereka yang dekat dengan kekuasaan atau bermain belakang layar.”

Ditempat terpisah, koordinator pengawas Sekolah, Rojali mempersilahkan melaporkan jika ada temuan kecurangan yang dimaksud.

“Ya silahkan. Jika tidak benar, tunjukkan saja,” jawab Rojali melalui chat WhatsApp ketika menanggapi adanya temuan dugaan kecurangan jalur domisili.

Dikonfirmasi apakah bersedia mendampingi ketika dilakukan ‘Home Visit’ terhadap data calon siswa yang diterima di SMAN? Rojali menjawab “siap”. Bersambung.. (Simare)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses