Beberapa pekan kemudian, awak media ini coba konfirmasi kembali Yoyok. Yoyok mengirimkan data tentang nama JPU, tuntutan JPU dan penjabaran salinan Kejaksaaan melalui Chat WhatsApp (WA), Kamis (23/1/2025) sore.
Kepada Yoyok, awak media mengirimkan screenshot percakapan antara Utari dan Asri pada bulan Maret 2023. Pada Screenshot percakapan itu terlihat tanggal, bulan dan tahun pembicaraan seperti penjelasan ‘keganjilan’ di atas.
Berdasarkan bukti screenshot, awak media mempertanyakan kenapa hanya Utari ditetapkan sebagai tersangka.? Apakah Asri pernah dipanggil dan diperiksa? Dan banyak lagi yang ingin dikonfirmasi kepada Yoyok serta jajarannya, yang mana ditenggarai tidak profesional dalam penanganan seperti ungkapan Utari kepada PostKeadilan. Hingga berita dilansir, Yoyok tidak beri jawaban lagi.
“Mereka (oknum JPU) tidak profesional pak. Saya sudah bilang, surat pernyataan itu bukan saya yang membuat. Itu yang buat ibu Asri. Saya diancam dan disuruh tanda tangani. Ibu Kades kami itu terkenal Preman, saya takut waktu itu. Tapi mereka (JPU) tidak mau tau. Tolong adukan mereka ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) saya menuntut KEADILAN,” pungkas Utari terisak di ujung telepon seluler,” Rabu (22/1/2025) siang.
Sementara disisi lain, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia memaparkan tugas Jaksa.
“Tugas penyidik tugas Jaksa itu bukan menghukum orang. Tapi dia harus menghadirkan alat-alat bukti di persidangan. Kalau memang terbukti orang itu dituntut lalu dijatuhi hukuman. Kalau tidak terbukti ya sudah,” tandas Menko. Bersambung.. (Simare)
