Bekasi, PostKeadilan – Sejumlah Pimpinan Media dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Forum Pimpinan Redaksi (FPR) Indonesia adakan rapat pertemuan lanjutan, di Hotel WIN Grand Hotel Bekasi, Sabtu (26/1/2019) siang.
Acara tersebut mengangkat tema “Pemantapan dan Langkah Nyata FPR Indonesia Kedepan” yang akan dilegalkan dengan badan hukum Yayasan.
Beberapa poin penting menjadi pembahasan dalam acara tersebut, diantaranya, perihal Filterisasi Perusahaan Media terhadap Wartawan Kutu Loncat, Menjaga Konsistensi dan Keberlangsungan Media, Meningkatkan Profesionalisme Perusahaan Media dan Jurnalis, Menjaga Marwah UU No. 40/1999 tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik serta Meningkatkan Rasa Tanggungjawab terhadap Profesi, Menghindari dan Mengatasi Kriminalisasi Profesi Jurnalis, Menuju Kepastian Hukum Pimpinan Redaksi dan Wartawan dan lain sebagainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian dari pada itu, pengurus FPR Indonesia juga laksanakan pembentukan divisi-divisi yang disepakati secara bersama. Diantaranya: Divisi Hukum/Advokasi, Divisi Ekonomi dan Bisnis (EKBIS), Divisi Kompetensi, Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) serta Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Ketua Umum FPRI, Ade Muksin, dalam sambutannya mengatakan, FPR Indonesia adalah sebagai Forum wadah silaturahmi dan kesatuan perjuangan Pers yang ingin tetap secara kontinyu berkontribusi secara aktif demi kemajuan Pers di Indonesia.
“Pada forum ini kita dapat bersatu padu, meminimkan adanya wartawan ‘kutu loncat’ dan banyak hal perjuangan yang bisa kita lakukan secara bersama. Forum ini juga kita jadikan wadah silaturahmi dan kesatuan perjuangan Pers yang ingin tetap secara kontinyu berkontribusi, secara aktif demi kemajuan Pers di Indonesia,” kata Ade pada rapat tersebut.
Senada dengan Ade, Sekretaris Jendral FPRI, Michael Lengkong menegaskan bahwa Forum yang diinisiasi oleh para Pimpinan Media ini, optimis dapat menjadi wadah bermanfaat dan berfaedah kedepan.
Halnya Pimred PostKeadilan, K.I. Simaremare, S.Pd, minta agar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FPR Indonesia ini dapat menjadi penyambung lidah para media ke lembaga-lembaga tinggi negara. Baik ke pemerintahan (Kementerian hingga Presiden), legislatif (DPR RI) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI) serta penegak hukum (Mabes POLRI, Kejagung dan KPK).
“Banyak permasalahan di tingkat daerah terberitakan. Namun seringkali pemberitaan itu terhenti begitu saja karena terhalang jarak dan waktu. Artinya terhenti begitu saja mana kala pejabat daerah maupun penegak hukumnya tidak respon terhadap pemberitaan. Maka dengan adanya forum ini, pengurus DPN dapat meneruskan ke pejabat lembaga tinggi. Dan atau pengurus juga dapat meminta media yang tergabung dalam forum ini memviralkan pemberitaan. Kesemuanya agar mendapat perhatian serius hingga wartawan sebagai pemberita miliki marwah,” ujar Simare, panggilan akrab Pimred PostKeadilan.
Berikut format Dewan Pimpinan Nasional (DPN)
Forum Pimpinan Redaksi (FPR) Indonesia Penasehat : Adi Samekto (Media AKTUAL)
Ketua : Ade Muksin (Fakta Hukum Indonesia)
Sekjen : Michael Lengkong (Telusur News)
Bendahara : Tommy A Langi (Warta Sidik)
Wakil Ketua :
- Bonanza P (Nusantara Merdeka News)
- Bayu (Media Kharisma)
- Rizal (Media Info Publik)
Wakil Sekjen :
- Rusdi (Media Info Publik)
- Sujito (Harian Berita Indonesia)
Wakil Bendahara :
- Djati (Nusantara Merdeka News)
- Yusminah (Harian Berita Indonesia)
Divisi Hukum/Advokasi
Ketua : N Mujianto (Fokus Berita Indonesia)
Wakil : Ali Sadikin (Podium Pos)
Divisi Ekonomi dan Bisnis
Ketua : Dadang (Lokal Hub)
Wakil : Sitanggang (Warta Pilar)
Divisi Kompetensi
Ketua : K. I. Simaremare, S.Pd (Post Keadilan)
Wakil : Cecep (Redaksi Bekasi)
Divisi Penelitian dan Pengembangan
Ketua : G. Panjaitan (Bintang Media)
Wakil : Putra Tobing (Putih Hitam)
Divisi Hubungan Masyarakat
Ketua : Jefry Manopo (Nusantara News)
Wakil : Zulkifli (Tabir News)
Wakil : Boni (Radar Malaka)
Dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa Pers Indonesia harus tetap tumbuh dan berkembang secara profesional, independen dan kompeten, yang berlandaskan UU No.40/1999 tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik.
“Saya berharap agar Pers Indonesia, lebih maju dan berkembang, sesuai amanah undang-undang Pers, berkontribusi dan bermanfaat untuk sesama,” pungkas Ade. (Tim FPR)
