KARAWANG JABAR – Postkeadilan. Pernyataan mengejutkan Gubernur Jawa Barat, KDM, yang mengimbau seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar untuk aktif bermedia sosial dan tidak lagi bergantung pada media pers dalam menyampaikan kegiatan mereka, memicu gelombang kritik tajam dari kalangan jurnalis. (7 Juli 2025).
Salah satu kecaman keras datang dari Tokoh PERS senior Jawa Barat, MR. KiM, yang menyebut imbauan tersebut sebagai bentuk ketidakadaban demokrasi dan upaya halus membungkam peran pers.
“KDM sebaiknya fokus saja bekerja sebagai gubernur. Realisasikan janji kampanyenya untuk menjadikan Jabar Istimewa, bukan malah melempar pernyataan yang terkesan alergi terhadap pers,” tegas MR. KiM, Senin (7/7).
Menurut MR. KiM, pernyataan KDM bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencederai eksistensi pers yang selama ini justru menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam membangun narasi pembangunan daerah.
“Ada apa sebenarnya dengan KDM terhadap pers? Kenapa OPD diarahkan hanya aktif di media sosial pribadi? Apakah KDM lupa siapa yang dulu membesarkannya lewat pemberitaan?” sindirnya pedas.
MR. KiM menilai sikap Gubernur KDM berpotensi menyesatkan publik dan menyuburkan dominasi informasi satu arah yang rawan manipulasi dan pencitraan.
“Kami ini bukan buzzer. Kami insan pers yang bekerja berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999. Fungsi kami adalah kontrol, bukan kompor. Kami hadir dengan fakta, bukan framing,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan para pendukung KDM untuk menyampaikan aspirasi dan kemarahan para jurnalis yang merasa direduksi dan dipinggirkan oleh pernyataan sang gubernur.
“Kami bukan koruptor, bukan pemalak anggaran, bukan penjilat kekuasaan. Justru pers kerap menjadi benteng terakhir dalam membongkar perilaku culas pejabat. Jangan samakan kami dengan pejabat sok suci yang ternyata perampok uang rakyat,” serunya penuh emosi.
MR. KiM juga menolak anggapan bahwa kritik pers menjadi penghambat pembangunan. Ia justru menilai pers adalah penjaga arah pembangunan agar tetap berada di jalur yang benar.
“Kalau kami dianggap pengganggu, itu keliru besar. Justru kami pembersih jalur, bukan penghalang. Yang menghambat itu pejabat yang sibuk pencitraan, bukan pers yang jujur bicara kenyataan,” pungkasnya,,PK”( P. Purba/ TIM)
