Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Stabat, Langkat | Post Keadilan. Persatuan Wartawan Langkat Indonesia (PWLI) menggelar kegiatan…
Postkeadilan Subang – Sengketa agraria antara warga dan pihak PTPN disubang yang…
Langkat-Post Keadilan. Jembatan penghubung di Desa Kwala serapuh Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten…
Kab. Bekasi, PostKeadilan – Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) wilayah III Bekasi,…
TOBA-POSTKEADILAN. Kabupaten Toba telah berusia 27 tahun pada 9 Maret 2026. Perjalanan…
Kab. Bekasi, PostKeadilan – Kunjungan kerja (Kunker) Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri),…
