Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Langkat – Postkeadilan. Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh Kepala Desa Suka Mulia,…
Kab. Bekasi, PostKeadilan – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya lakukan audiensi…
Kab. Bekasi, PostKeadilan – Dalam rangka memperkuat sinergitas Pers bersama institusi Kepolisian…
Langkat – post keadilan |Ketua DPD LSM GMAS Kabupaten Langkat, Donny Syahbani…
Langkat– Post Keadilan Di tengah dampak bencana banjir dan tanah longsor akibat…
Langkat keadilan – Penanganan kasus dugaan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual…
