Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Langkat | Media Post Keadilan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)…
Langkat | Post Keadilan. Tim Media Post Keadilan pada Selasa, 14 Juli…
Denpasar, PostKeadilan – Polresta Denpasar angkat bicara untuk meluruskan informasi simpang siur…
Jabar Postkeadilan – Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKP DAS) Karawang…
LANGKAT, POST KEADILAN – Pada Selasa, 30 Juni 2026, Tim Media Post…
LANGKAT | Media Post Keadilan – Jumat (26/6/2026), Tim Media Post Keadilan…
