Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Bandung, PostKeadilan— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat (Jabar) Dr. Sutikno, S.H.,…
Humbahas-Postkeadilan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…
Humbahas-Postkeadilan. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH menghadiri kegiatan…
Langkat, Postkeadilan – Kondisi memprihatinkan terlihat jelas saat Tim Media Post Keadilan…
Humbahas-Postkeadilan. Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH menerima kunjungan…
HUMBAHAS – POSTKEADILAN. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH…
