Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Langkat | Media Post Keadilan. Sebuah kecelakaan tunggal diduga terjadi di Jalan…
Medan | Media Post Keadilan. Ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan menggelar…
Postkeadilan – Subang. Polemik penggarapan lahan ex PTPN VIII di Subang oleh…
Langkat PostKeadilan – Dugaan kejanggalan penggunaan Dana Desa di Desa Kwala Begumit,…
Langkat, POST KEADILAN – Warga Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang…
Langkat, POST KEADILAN — Uang rakyat senilai Rp77.018.000 yang digelontorkan dari Dana…
