Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Bekasi, PostKeadilan – Berita kasus pengeroyokan seorang wartawan media Radar Ekonomi, Jonri…
Kab.Bekasi, PostKeadilan – Pelaksanaan program revitalisasi bangunan sekolah menengah di lingkungan Kantor…
Bogor Poskeadilan senin 19 Oktober 2026 Pembangunan kantor desa Pabuaran kecamatan sukamakmur…
Kab.Bekasi, PostKeadilan — Ketua DPRD\Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron, S.H.I., M.Si., angkat…
Jakarta, PostKeadilan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait keputusan lembaganya…
Bogor Poskeadilan Pemerintah kabupaten Bogor serentak mengeluarkan anggaran bantuan keuangan khusus akselerasi…
