Sehingga dibuatlah regulasi bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada atau Petahana harus cuti, agar tidak memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya untuk mengintimidasi dan menekan aparat birokrat, baik PNS, PTT, Kades hingga Aparat Desa.
“Jadi ASN, PTT, Kades dan Aparat Desa tidak perlu takut untuk menentukan pilihannya, sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegas tokoh Pemuda itu. (sit duha)
Jakarta, PostKeadilan – Aksi demo masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu…
Jarta, PostKeadilan — Aksi unjuk rasa dari kelompok yang menamakan diri Aliansi…
Postkeadilan- Subang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H….
Jakarta, PostKeadilan — Sejumlah kelompok masyarakat, relawan, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil…
LANGKAT, POST KEADILAN — Pekerjaan rehabilitasi Pasar Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten…
Jakarta, PostKeadilan — Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait informasi mengenai dugaan…
