Nias Selatan, (sumut) Postkeadilan.com – Pilkada serentak khususnya di Kabupaten Nias Selatan sedang ramai diperbincangkan dikalangan Masyarakat terkait Nertralitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada keterlibatan pada politik praktis dan mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati.
Keterlibatan para ASN pada Politik Praktis di Wilayah Kabupaten Nias Selatan itu, telah melanggar UU No.7 Tahun 2017 yakni Pasal 494 dengan bunyi ” setiap ASN,TNI,POLRI,Kepala Desa,Perangkat Desa dan atau Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud, pasal 280 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000″.
Hilangnya Netralitasi ASN bermula pada saat pendaftaran Paslon Bupati yakni pasangan HD-Firman di KPUD Nisel Tanggal
04/09/2020 lalu, pendaftaran paslon yang dimaksud dikawal oleh Camat, Kepala Desa, Kapus dan beberapa ASN di Nisel.
Keterlibatan ASN pada politik praktis itu bukan merupakan rahasia lagi tapi secara terang-terangan para ASN nekad dan terbukti kepada publik, salah satu contoh diantaranya, inisial RM Kabid disalah satu Dinas, melalui Akun Facobooknya nekad membuat status, dengan tulisa statusnya yang ” (1). Abang Adek. Kata Pak Kades Hiliabolata SOLID boi Lulu Bekhonia Sakalito HD-F Slalu Dihat.1 dan statusnya yang ke (2). Satu Kata. Satu Niad. Satu Hati HD-F”, sambil menunjukkan jari telunjuk sebagai simbol Nomor Urut salah satu Paslon Bupati Nisel yakni, paslon HD-Firman.
Pantauan Postkeadilan.com baru-baru ini, Lokasi Ibu Kota Kecamatan Lahusa, disana terlihat jelas Rumah pribadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) Nisel An.Anarota Ndruru dijadikan tempat POSKO Pemenangan HD-Firman. Anarota Ndru tidak menyadari bahwa status mereka bersama Istrinya adalah ASN atau kepala Badan Kepegawai Daerah Nias Selatan, seyogianya dia merupakan contoh atau panutan terhadap Bawahannya (PNS) Nisel.
Masyarakat Nias Selatan sangat mengharapkan …………………….
