Binsar juga mengutarakan, selama ini jika ada korban kekerasan yang ingin melapor, apalagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor DPMDP2A ataupun kantor penegak hukum sangat kesulitan akibat tidak adanya pendampingan dari pihak-pihak di Desa masing-masing.
Melalui terbentuknya PATBM ini dirinya berharap para korban kekerasan yang ingin melapor dapat terbantu melalui pendampingan PATBM.
Juga PATBM, lanjut Binsar, harus dapat menjadi unit reaksi cepat yang mewakili pemerintah guna mencegah, menyelesaikan dan meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa.
“Selama ini jika ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan, mau lapor ke Dinas atau ke kantor penegak hukum itu sangat kesulitan, ada yang tidak tau dimana letak kantor, ada yang kesulitan akomodasi dan lainnya. Jadi dengan adanya terbentuk PATBM ini masyarakat dapat pendampingan dari para pengurusnya, namun tentu kita tidak mengharapkan ada kejadian-kejadian kekerasan di Desa kita ini,” pungkasnya.
Rajendro juga mengatakan, bahwa banyak kasus yang ditangani dan tren nya selalu meningkat tiap tahunnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu salah satunya diakibatkan oleh alkohol, karena minum tuak contohnya, dan hal-hal sepele.
“Jadi untuk mencegah itu bisa dengan cara menjalin komunikasi yg baik pada anak, kontrol penggunaan gadget anak, berikan kontrol terhadap pola tingkah laku anak terutama pada anak remaja setingkat SMA, karena sedang masa pubertas dan transisi,” jelasnya.