Selanjutnya Kisdiyanto mengatakan bahwa Dokumen Rencana Induk dan Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan. “Dokumen tersebut sangatlah urgent untuk segera diwujudkan, karena sebagai pedoman untuk memudahkan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan pertahanan IKN Nusantara,” ungkap Kisdiyanto.
Dengan mengundang berbagai stakeholder dari berbagai instansi terkait, Kisdiyanto menekankan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk memonitor dan melakukan pendalaman terkait perkembangan terkini penyusunan Rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara dan Desain Sistem Pertahanan IKN Nusantara. “Sehingga kita dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya permasalahan,” tambah Kisdiyanto.
Beliau menekankan bahwa Kemenko Polhukam akan terus mengawal ketat penyelesaian dokumen tersebut, mengingat waktu yang dimiliki tidak banyak, karena pertimbangan Presiden akan mulai berkantor di IKN Nusantara pada Juni 2024. “Saya tekankan dokumen tersebut dapat selesai paling lambat pertengahan Februari 2024, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Jangka Pendek Bidang Pertahanan,” jelas Kisdiyanto sambil menutup sambutan.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid, yang menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Sekretariat Kabinet, TNI, Polri, BIN, BSSN, BNPT, BNPB, dan Bakamla. REDAKSI
Sumber : Humas Kemenko Polhukam RI
