Bekasi, PostKeadilan – Kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bekasi dari tahun ke tahun, menjadi fenomenal. Kini sepertinya tak pantas lagi menyemat kata ‘dugaan’ dan atau kata sejenisnya.
Secara terang-terangan dari berbagai lembaga yang ada, tak sungkan bercerita perihal kecurangan dan titip-menitip dari oknum pejabat.
Kesewenang-wenangan terjadi di depan mata. Ironinya, banyak APH (Aparat Penegak Hukum) yang mengetahui permasalahan, tak tampak beraksi apapun. Seakan tidak punya wibawa terhadap para oknum pejabat yang melakukan kejahatan penyalahgunaan jabatan dan tindakan kesewenang-wenangan.
Temuan awak media ini tentang seorang siswi dari keluarga tidak mampu, masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) terdaftar di DTKS dan jarak rumah ke SMPN 2 Bekasi dibawah 1 Kilometer. Kalah seleksi dari CPDB lain akibat adanya kecurangan dan titip-menitip dari oknum pejabat.
Ketika permasalahan ini dikonfirmasi ke pihak panitia dan bahkan diadukan langsung ke Kejari dan Polres Kota Bekasi, anak itu tetap tidak diterima di SMPN 2 Kota Bekasi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad melalui Chat WhatsApp (WA) dengan foto profilnya bareng Jendral (Purn) Pol M. Tito Karnavian pun tak menggubris permasalahan yang dihadapi siswi tersebut.
Seperti diketahui, kisah ini berawal dari orang tua CPDB yang mengadukan anaknya kalah pada jalur Afirmasi (baca: CPD Jalur Afirmasi Dikalahkan Walau Jaraknya Dibawah 1 Kilometer. Siapa Yang Salah?).
Sejurus kemudian, awak media konfirmasi Ketua Panitia PPDB SMPN 2 Kota Bekasi, Ririz. Berdalih itu sistem secara online yang bekerja, ia janji akan membantu di jalur Zonasi.
Ririz benar menepati janji memverifikasi anak itu pada jalur Zonasi. Namun lagi-lagi nama anak malang ini tak muncul dalam pengumuman PPDB ONLINE.
Coba ditelusuri data pengumuman, sungguh tragis. Ada ditemukan 5 CPD jaraknya lebih dari 1 Kilometer bisa masuk pada pengumuman jalur Zonasi online. Tak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan yang dirasakan siswi dan orang tuanya mengetahui itu.
Tidak cukup sampai di situ, entah pakai Regulasi apa, ada 64 PDB titipan dari oknum pejabat Dinas Pendidikan. Penjelasan Ririz, ia telah mengajukan nama anak CPD yang pantas diterima tapi lagi-lagi tak terdapat pada 64 daftar nama titipan oknum pejabat.
“Saya sudah ajukan nama anaknya. Tapi tak ada nama anaknya. Ke orang tuanya sudah saya jelaskan,” terang Ririz di SMPN 2 Bekasi, Rabu (24/7/2024) sore.
Dipertanyakan ke 64 PDB titipan itu dapatnya seperti apa, Ririz sebut dari Kepala Sekolah, Aripin Budiana beri data nama-nama ke 64 CPD kepadanya.
