Mengetahui hal tersebut, PostKeadilan berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP Jo. Putusan MK nomor 65/ PUU-VIII/2010 dan bunyi Pasal 108 ayat (1) KUHAP, mengajukan laporan atau pengaduan kepada Kapolres Metro Kota Bekasi dan juga ke Kasi Intel Kejari Bekasi.
“Sudah saya forward ke Tim saber pungli yang selama ini bantu pengawasan PPDB. Ditangani Tim siber pungli dengan ketua Wakapolres,” jawab Kapolres, Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K., MPM beberapa pekan lalu.
Halnya pihak Kejari Bekasi, Yadi Cahyadi, Kepala Seksi Intelejen hubungi awak media ini.
“Dibuatkan surat Resmi disertai dengan data data masukan ke PTSP kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Nanti saya teliti laporan tersebut,” ujarnya di ujung telepon selulernya, Selasa (15/8/2023) siang.
Dipertegas kepada Yadi bahwa menurut rekan LSM, laporan mereka sudah masuk dan terkesan lamban, Yadi membantahnya.
“Belum masuk. Saya sudah cek. Silahkan masukkan laporan resminya bang, kita akan tindaklanjuti,” putusnya.
Di tempat terpisah, Suhadi, mantan Satpam SMA Negeri 18 yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kepala Sekolah Medina, mengungkap bagaimana dirinya menerima sejumlah uang dari orang tua calon siswa.
“Saya kan diminta pak Asep (Operator Dapodik Sekolah). Dia (Asep) berdasarkan pembicaraan dengan ibu Medina, untuk mempersiapkan Dapodik 2 Rombel. Saya percaya saja seperti tahun lalu. Apalagi Asep saya tau sebagai koordinator Dapodik wilayah 3 Bekasi. SMAN 1 dan 2 itu Asep punya peranan. Tapi nyatanya tidak jadi (buka Rombel). Padahal uang itu (uang yang diterima dari orang tua calon siswa agar masuk Sekolah Negeri) sudah saya setor ke dia (Asep). Sampai sekarang, kenapa Asep tidak kelihatan, saya tidak tau. Malah saya yang kejepit sekarang,” ungkap orang tua itu sedih.
Prihatin dengan keterangan Suhadi, orang tua murid yang merasa tertipu atas peristiwa itu, hingga kini masih bingung bagaimana penyelesaiannya dan atau akan seperti apa. Mirisnya lagi, ada anak yang belum bersekolah.
Bersambung.. (Simare/Tim)
