Pertemuan dengan Khomsatun pada hari itu juga, tidak membuahkan hasil apa-apa. Kepada Khomsatun, awak media mengingatkan tentang UUD 1945 Pasal 31, ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ibu Kepala sekolah ini tetap tidak bergeming dan mempertahankan putusannya, membiarkan bangku kosong hingga satu semester.
Kembali ke Made, coba dikonfirmasi ulang tentang putusan Khomsatun dan laporan awak media tentang banyaknya temuan dugaan kecurangan’ pada pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Made tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya lagi.
Bahkan di hubungi, nomor kontak 08592434xxxx milik Made, nomor WhatsApp nya ‘buka-tutup’ dan tidak pernah respon.
“Kepala KCD wil 3, pak Made banyak bersembunyi dari permasalahan di wilayahnya supaya tidak bertanggung jawab terhadap (permasalahan) bawahannya. Apapun yg terjadi, baik tentang maraknya penjualan seragam dan rapat komite, dia (Made) sepertinya tutup mata. WA nya no comment dan sulit di temui di kantor. Pejabat apa seperti ini mutunya? Gubernur harus segera mutasi pejabat seperti ini. Berani berbuat tidak berani mempertanggungjawabkan ke masyarakat. Apapun yang di rasa masyarakat, dia (Made) tidak perduli,” tegas Ketua Umum LSM LEPPANSI (Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi, Fernando, Selasa (29/8/2023) sore.
Di tempat terpisah, Ketua LSM P2KN (Pemantau Penggunaan Keuangan Negara), T Lumban Raja menyesalkan sikap dan perilaku I Made Supriatna.
“Kita sangat menyayangkan dan menyesalkan ketidakpedulian pak Made. Perilaku bungkam begitu sama saja dia (Made) tidak menghargai wartawan dan LSM. Kita akan dorong ke Dinas Pendidikan Propinsi dan Gubernur agar ia (Made) dipecat dari jabatan,” pungkasnya. (Simare/ Tim)
