Kab. Bekasi, PostKeadilan – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya lakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, Kamis (2/4/2026).
Agenda tatap muka fokus pada pembahasan peran pers serta pentingnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bekasi.
Pertemuan bersama Plt Bupati itu dihadiri oleh Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., Sekretaris Michael Lengkong, dan Anggota Deni Norviansyah.
Pembicaraan berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan penekanan pada relasi yang sehat antara pers dan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akses informasi publik yang transparan serta komunikasi kebijakan yang akuntabel.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa pers merupakan pilar demokrasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kemitraan harus dibangun secara profesional dan proporsional. Pers tetap independen, namun hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal kebijakan publik,” kata Ade.
Ia menambahkan, PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga standar jurnalistik yang akurat dan berimbang, sekaligus mendorong ekosistem informasi yang sehat di tengah masyarakat.
Sementara itu, Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa peran media menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami memandang pers sebagai mitra strategis. Kritik dan masukan dari insan pers menjadi bagian penting dalam perbaikan kinerja pemerintahan,” ungkap Asep.
Pada audiensi juga turut dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi kebijakan, efektivitas komunikasi publik, hingga pentingnya menjaga profesionalitas dan etika jurnalistik dalam pemberitaan.
PWI Bekasi Raya menilai, hubungan antara pers dan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka saling menghormati fungsi masing-masing, dengan tetap menjunjung prinsip independensi dan kepentingan publik.
PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas jurnalistik, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Red)
