Langkat – Postkeadilan. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lapangan Upacara Satya Haprabu, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara, Hinai, Senin (20/7/2026).
Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang secara resmi membuka pendidikan bagi 103 peserta didik Bintara Polri SPKT TA 2026. Selama lima bulan ke depan, para siswa akan mengikuti proses pendidikan dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE), sebuah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, karakter, dan standar kinerja sesuai kebutuhan organisasi Polri di era modern.
Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, Kepala SPN Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K., M.I.K., unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, Forkopimcam Hinai, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dalam amanatnya, Wakapolda Sumut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berhasil melewati proses seleksi yang berlangsung secara bertahap selama kurang lebih empat bulan. Ia menegaskan bahwa pendidikan ini merupakan fondasi awal untuk membentuk personel Polri yang profesional, adaptif, berintegritas, serta memiliki kemampuan menjawab tantangan pelayanan publik dan penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
Menurutnya, implementasi kurikulum OBE bukan sekadar pembaruan metode pembelajaran, tetapi merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Polri dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek teknis kepolisian, melainkan juga memiliki kecakapan berpikir kritis, etika profesi, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolda juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga integritas sejak awal pendidikan dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan, membangun disiplin, menjaga kondisi fisik dan mental, menaati seluruh aturan lembaga pendidikan, serta meninggalkan kebiasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai profesi kepolisian.
Sementara itu, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menilai Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas pelayanan kepolisian di masa depan.
Ia mengatakan bahwa setiap peserta harus memanfaatkan kesempatan pendidikan tersebut sebagai ruang pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, sekaligus penguatan integritas moral dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
> “Tunjukkan seluruh potensi, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pendidikan ini. Persiapkan diri menjadi anggota Polri yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Tiorita.
Lebih lanjut, Tiorita menekankan bahwa tantangan kepolisian di era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan penegakan hukum secara konvensional, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pendekatan humanis dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, Polri yang profesional harus mampu menyeimbangkan kewenangan penegakan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai institusi yang memberikan rasa aman sekaligus menjadi mitra masyarakat.
“Kami berharap para peserta mampu tumbuh menjadi personel Polri yang humanis, profesional, beretika, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri SPKT TA 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat reformasi kelembagaan melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, dan dipercaya.
(Hafizd )
