LANGKAT | POST KEADILAN — Penguatan kapasitas aparatur desa dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memastikan berbagai program pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat desa.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Seminar KDKMP dengan tema “Peran KDKMP dan Program MBG dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan” yang diikuti unsur pemerintahan desa di Kabupaten Langkat, Rabu (16/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para kepala desa melalui wadah PAPDESI mendorong adanya pelatihan dan pendampingan yang lebih terarah terkait program-program pemerintah pusat. Pelatihan diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga meningkatkan kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Bagi pemerintahan desa, peningkatan kapasitas menjadi penting karena desa berada pada posisi strategis dalam mengelola sumber daya, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat serta mendukung berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Konsep KDKMP dan keterkaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari pembahasan. Pengembangan rantai pasok yang melibatkan pelaku usaha dan produk lokal desa berpotensi membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, jajaran PAPDESI, DPRD Kabupaten Langkat, TNI-Polri, para camat, kepala desa se-Kabupaten Langkat serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pelatihan bagi aparatur desa juga perlu disertai pemahaman mengenai transparansi, akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan menjalankan program, tetapi juga memastikan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PAPDESI dalam konteks ini dapat menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Namun, setiap program yang diterapkan di desa tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Seminar tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah, aparatur desa dan pemangku kepentingan dalam membahas bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Post Keadilan berupaya menyajikan informasi berdasarkan fakta dan dokumentasi kegiatan. Setiap pihak yang disebut atau memiliki informasi tambahan terkait kegiatan tersebut memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.
Hafizd dan tim
