Jawa Barat, PostKeadilan. — Dalam pertemuan hari ini bersama Bupati Kabupaten Bekasi, dibahas pentingnya penegakan etika, integritas, serta tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan amanah jabatan.
Terkait dugaan penghinaan terhadap insan pers yang menyeret nama Dony Sirait, pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan transparan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap peraturan maupun kode etik jabatan, tindakan dan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan, perlu diproses sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang memiliki fungsi menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, penghormatan terhadap insan pers dan kebebasan pers harus menjadi bagian dari komitmen setiap pejabat publik.
Jabatan adalah amanah, bukan hak tanpa batas. Integritas harus dijaga, pers harus dihormati, dan setiap dugaan pelanggaran wajib ditindaklanjuti secara objektif, transparan, serta bertanggung jawab.
“Sebelumnya saya kan masih Plt (sewaktu Demo Aksi Solidaritas Wartawan), terbatas dalam wewenang. Sekarang sudah jadi Bupati, pastinya kan lakukan perubahan. Meresafel pejabat yang tidak loyal. Terlebih mengenai tuntutan para Wartawan sewaktu Aksi, saya sangat menyesalkan sikap dan perilaku seorang pejabat demikian,” ujar Bupati Asep.
Dikonfirmasi lebih dalam apakah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syafri Donny Sirait kan tetap dipertahankan?
“Pasti kita copot. Sesegera mungkin,” pungkas Bupati.
PK”( P.Purba)
