Jakarta, PostKeadilan – Video CCTV KPK Beredar di Media Sosial, ditenggarai sengaja diperuntukan ‘menyerang pribadi pimpinan POLRI, Jenderal Tito Karnavian.
Dalam video yang dipublikasikan di beberapa akun YouTube pada Kamis (17/10/2019) menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, membuat gaduh para masyarakat Netizens.
Cuplikan video digambarkan ada upaya oknum petugas penyidik KPK menghilangkan bukti keterlibatan berupa catatan aliran dana kepada Tito pada Buku Merah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentu tayangan Video CCTV itu membuat masyarakat Netizens jengah dan tidak sedikit pula yang mengkritisi.
Berita ditayangkan YouTube ini juga menceritakan bagaimana pada tanggal 4 April 2017 Novel Baswedan menemui Kapolri Tito Karnavian di rumah dinasnya. Pertemuan tersebut dikatakan Novel menjelaskan posisi KPK dalam kasus Dokumen Buku Merah yang di dalamnya ada nama Tito sebagai penerima aliran uang dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman.
Berikutnya pada tanggal 7 April 2017 disebutkan barang bukti Buku Merah dirusak oleh dua penyidik KPK dari Kepolisian inisial H dan RR. Mereka dituding demikian terekam CCTV di Ruang Kolaborasi lantai 9 Gedung KPK.
Beberapa Netizens mengapresiasi keberanian sang publikator. Ada yang meminta berita itu disebarkan.
Namun banyak juga yang mempertanyakan muatan KPK mengapa Video CCTV KPK dapat keluar sedemikian seakan menyerang Tito saat Tito konsen pengamanan pelantikan Presiden.
Seorang Netizen @Kimsan pertanyakan mengapa tak dipublikasikan selama ini.? “Asumsi saya, para pejabat elitnya coba ‘bergening atas dugaan kasus diantara mereka (Novel temui Tito). Ketika menemui jalan buntu, dipublikasikan sedemikian,” tulisnya.
Seprti kita ketahui, lanjut Kimsan. Belakangan hari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin tergerus dan ramai di bicarakan publik. Sejumlah elemen Masyarakat meminta Polri dibawah kepemimpinan Tito membongkar dan atau mengusut dugaan beberapa skandal/kejadian di dalam tubuh KPK. Skandal itu pun sdh pernah di bawa ke DPR (Anehnya, KPK tdk lakukan pembantahan saksi yg memojokkan KPK ketika RDP DPR).
“Ada semacam KPK Taliban yang dituding, dipertahankan dan santer disebut Kelompok Penguasa KPK. Lalu Polri yang digawangi Tito berhasil masuk jadi pimpinan KPK. So pastilah oknum KPK Taliban kalang kabut,” bebernya.
Dimana-mana nama pribadi Tito Karnavian sebagai Kapolri semakin harum dan santer, disamping kemampuan Tito mengamankan Negara ini dari aksi demo radikal.
“Para oknum KPK Taliban semakin kawatir suara mereka tak akan didengar oleh kalangan elit masyarakat lagi,” imbuhnya.
Seolah-olah protes RUU KPK, padahal sudah di sahkan jauh hari sebelumnya. ‘Bak dikomandoi, pimpinan KPK protes keras yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Seperti diketahui, pimpinan KPK pun ‘mengancam Pengunduran Diri tapi tetap masih bertengger dan bertahan hingga kini.
“Hmm.. Kita ketahui juga. Adalah majalah terkenal partner KPK bahkan ikut ‘menyerang bos Tito, Presiden Jokowi (kasus Pinokio) loh. Mungkin karena semakin terpojok maka minta bantuan mitranya,” urai aktivis 98 ini.
Ia juga menceritakan bagaimana usaha oknum KPK berusaha memanfaatkan kekuatan Mahasiswa (Di Brifing KPK) bahkan, pun GAGAL TOTAL.
“Mereka (oknum KPK Taliban) ini lalu keluarkan JURUS PAMUNGKAS. Mengeluarkan dugaan Korupsi sang Kapolri (Buku MERAH) yang dikaitkan juga dengan Penyerangan Novel. Jokowi yang akan dilantik Presiden jelas sekali ingin dipojokkan. Satu sisi dia (Jokowi) minta pengungkapan kasus Novel cepat terselesaikan, sisi lain berharap POLRI dibawah Kepemimpinan Tito mampu mengamankan jalannya Pelantikan dirinya sebagai Presiden yang terpilih kembali,” ketusnya.
Lanjut Kimsan, nalar masyarakat Indonesia semakin tanggap. Pat Gulipat Pejabat semakin Terkuak tentang adanya Keterlibatan beberap kasus.
“Jika merasa paling Benar, seharusnya mereka selesaikan secara Hukum. Jangan korbankan Rakyat, Mahasiswa untuk urusan syahwat jabatan. Mempublikasikan Video CCTV KPK itu dengan tujuan cari simpati masyarakat, buat apa.? Mau mengorbankan Mahasiswa dan Masyarakat lagi.?” ujarnya.
Bumi Indonesia milik Rakyat Indonesia. Bukan milik pribadi. Siapa sebenarnya yang ‘biadab, buktikan secara HUKUM. Bukan ADU-DOMBA Rakyat.
“Kami Rakyat hanya menanti KEBENARAN kalian seperti Apa,” pungkasnya. (Herman/Red)
