Dedi Mulyadi Minta Dirjen Gakum KLHK “Cari Siapa Pelaku Dugaan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Garut”

- Penulis

Sabtu, 11 Desember 2021 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut –Postkeadilan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, meminta Dirjen Pengakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk menurunkan tim melakukan investigasi terkait adanya alih fungsi lahan pada bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut.

Dirjen Gakum KLHK, cari siapa pelaku yang melakukan ahli fungsi lahan, sehingga mengakibatkan banjir bandang,” ujar Dedi Mulyadi pada awak media saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah, Kabupaten Garut, Sabtu 11 Desember 2021.

Baca Juga :  Setahun Lebih Laporan Pengaduan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Tak Terungkap, Kinerja Polres Jombang Ditenggarai Mencederai Rasa Keadilan

Baca Juga : Wakil Gubernur Jabar Salurkan Bantuan Yang Terdampak Banjir Bandang Garut

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Festival Literasi Balige 2022, Bupati Toba ajak Lestarikan Bahasa dan Aksara Batak sejak dini.

Menurut Dedi Mulyadi, kondisi saat ini banyak lahan yang di alih fungsikan menjadi lahan pertanian, tanpa memperhatikan aspek lingkungan, misalnya, alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian.

Seharusnya, hutan dijaga dengan tanaman pohon yang bisa menahan resapan air,” ucapnya.

Dedi Mulyadi dengan tegas meminta KLHK untuk melakukan penyelidikan dan mencari siapa pelaku yang melakukan ahli fungsi lahan ini.

Baca Juga :  Bupati Muratara Devy Suhartoni Ingin Muratara Kedepan Lebih Baik.

Cari siapa penyebab dan pelakunya. Jangan sampai di Garut terjadi benjir bandang kembali,” singkatnya.

Diketahu banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, diduga adanya ahli fungsi lahan, bahkan berbagai elemen masyarakat garut menemukan bangunan pabrik yang berlokasi di Kampug Patrol. (Christ)

Berita Terkait

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu
KCD Wilayah Tiga Jawa Barat Beri Penjelasan Terkait Sejumlah Berita
Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan
Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Senin, 25 September 2023 - 17:40 WIB

Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Kamis, 21 September 2023 - 18:47 WIB

Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan

Kamis, 21 September 2023 - 17:32 WIB

Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara

Kamis, 21 September 2023 - 00:30 WIB

Warga Ramunia Dilarang (Puskopkar “A” Bukit Barisan) Panen di saat Harga Beras Naik.

Berita Terbaru

Advertorial

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Sabtu, 23 Sep 2023 - 16:39 WIB

Headline News

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 Sep 2023 - 16:54 WIB

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!