“Saya sebagai Ketua Jaringan Anti Korupsi Seluruh Indonesia ( JAKSI ) Kabupaten Bekasi menghibau kepada Kejaksaan Negeri Cikarang agar tidak “Masuk Angin”, tetap melanjutkan proses Hukum terhadap siapaun yang terlibat dalam Kasus OTT ini. Sehingga ke depan, Audit BPK Provinsi Jawa Barat dapat lebih objektif dan transparan, membuka tabir kejanggalan tentang pengelolaan Keuangan Dana, APBD khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi,” tukasnya.
Ojak menduga bahwa ada temuan BPK tentang penyelewengan Penggunaan Anggaran Dana APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2021 sehingga terjadi Negosiasi Permintaan Uang sebagai “Uang Tutup Mulut”.
“Dugaan kami, terjadi permintaan uang itu demi memuluskan Proses hasil Auditor Keuangan Daerah ke BPK. Maka kami dari JAKSI mendukung penuh Penegakan Hukum, dalam hal ini Kejaksaan, agar Pemberi dan Penerima uang pada Peristiwa OTT tersebut diperiksa. Pemberi dan penerima sama – sama melakukan perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang – Undang Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya
( JH /red)
