Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Headline NewsJakartaOpini

‘Jenderal Mengadili Jenderal’, Begini Ceritanya

×

‘Jenderal Mengadili Jenderal’, Begini Ceritanya

Sebarkan artikel ini

Jakarta, PostKeadilan- Munculnya polemik “jenderal mengadili jenderal” berangkat dari perdebatan mengenai independensi pimpinan sidang. Sebelum Perpol 4/2026 terbit, opsi perwira tinggi bintang empat yang memenuhi syarat kepangkatan hanya mengerucut pada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Jenderal Dedi Prasetyo.

Dengan berlakunya aturan baru, sebanyak delapan perwira tinggi Polri kini berpeluang masuk dalam jajaran majelis sidang etik yang rincian jadwalnya akan diumumkan oleh Divisi Humas Polri.

Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini juga diikuti penerbitan aturan baru Polri untuk mengatur mekanisme sidang etik tersebut.

Aturan baru (Perpol Nomor 4 Tahun 2026): Polri menerbitkan perubahan atas aturan kode etik yang memungkinkan hakim sidang KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Aturan ini juga mengatur kehadiran terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.

Dengan aturan baru tersebut, perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) berpeluang masuk dalam majelis atau memimpin sidang etik untuk terduga pelanggar berpangkat jenderal bintang empat.

Dua perwira tinggi lain yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Baca Juga :  Penghujung Tahun, Jaksa Agung Rotasi Pejabat Dan Angkat Kajari Baru

Keduanya mengajukan banding atas putusan pemecatan itu melalui mekanisme Komisi Banding Polri.

Sementara tersangka lain dalam perkara ini adalah Irjen Slamet Uliandi. Terkonfirmasi, Slamet belum menjalani sidang etik karena masih dalam pemulihan kesehatan.

Dari peristiwa ini, kiranya dapat menjadi hikmah dan refleksi: ‘Tidak ada yang kebal hukum’.

Proses sidang KKEP yang menjerat mantan Kapolri Jenderal LSP serta beberapa perwira tinggi lainnya menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), bahkan bagi pucuk pimpinan institusi.

Semoga cerita ‘Jenderal sidang Jenderal hari ini, menjadi momentum perbaikan tata kelola kekuasaan.

Kasus kali ini bukan sekadar perkara pidana biasa, melainkan ujian besar terhadap akuntabilitas dan integritas institusi kepolisian. (Simare)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses