Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
BekasiHeadline News

NCW Desak Bupati Bekasi Segera Copot Kadis LH, Apa yang Sebenarnya Ditunggu?

×

NCW Desak Bupati Bekasi Segera Copot Kadis LH, Apa yang Sebenarnya Ditunggu?

Sebarkan artikel ini

Bekasi, PostKeadilan – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mendesak Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Persoalan dugaan penghinaan dan perlakuan merendahkan terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare hingga kini masih menjadi perhatian publik. Laporan kepolisian telah dibuat, tetapi masyarakat masih menunggu kejelasan penanganannya.

NCW menilai, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi semata. Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah harus menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan etika, disiplin, dan integritas pejabat publik.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi, terlebih setelah muncul pemberitaan mengenai pernyataan Bupati yang disebut siap mencopot Kepala DLH dalam audiensi dengan perwakilan wartawan pada 28 Oktober 2026.

“Kalau memang Bupati sudah menyatakan siap mencopot, lalu apa tindak lanjutnya? Apa yang sebenarnya masih ditunggu? Jangan sampai pernyataan kepada masyarakat hanya berhenti sebagai janji tanpa realisasi,” ujara Herman pada Rilis Pers nya.

Ia menambahkan, NCW tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan evaluasi administratif dan etika pejabat publik.

Baca Juga :  Bupati Pakpak Bharat kukuhkan pengurus TP PKK periode 2025-2030

“Kami menghormati proses hukum dan tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi jabatan publik menuntut standar etika dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika seorang kepala dinas menjadi sorotan serius akibat dugaan perlakuan tidak patut terhadap wartawan, Bupati harus berani mengambil langkah evaluasi. Jika diperlukan, lakukan penonaktifan sementara dan proses pencopotan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia yang didapuk menjabat Ketua Aksi Gerakan 212 Solidaritas Lintas Elemen (GSLE)

NCW menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh mengalihkan perhatian dari substansi lain yang perlu diawasi, termasuk dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD TPA Burangkeng.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, NCW bersama aliansi LSM, Ormas, media, aktivis, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam GSLE menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada 2 Desember 2026.

Adapun tuntutan yang akan disuarakan meliputi:
1. Mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi dan mencopot Syafri Doni Sirait dari jabatan Kepala DLH melalui mekanisme yang sah.
2. Meminta keterbukaan hasil pemeriksaan internal terhadap persoalan yang melibatkan Kepala DLH.
3. Mendesak Polres Metro Bekasi memberikan kepastian dan transparansi perkembangan laporan Kimsan Indra Simaremare.
4. Meminta pemeriksaan terhadap dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD TPA Burangkeng.
5. Menuntut komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melindungi kebebasan pers dan menghormati kerja jurnalistik.

“Jangan tunggu persoalan semakin besar baru pemerintah bergerak. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut standar etika, tanggung jawab, dan kepastian hukum yang sama bagi semua pihak,” beber Herman.

Jika pejabat yang menjadi sorotan publik terus dipertahankan tanpa kejelasan hasil evaluasi, wajar jika masyarakat mempertanyakan keberanian dan komitmen pimpinan daerah. Copot atau evaluasi secara serius, jangan biarkan persoalan ini menggantung!

“Pada 2 Desember 2026, kami akan menyampaikan tuntutan ini secara terbuka, damai, dan konstitusional,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses