Bekasi Kota, PostKeadilan — Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat Wilayah 3 Bekasi, Dr. Rina Parlina dampingi Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke SMAN 1 Bekasi Kota pada Rabu (4/11/2026) pagi.
Kunker ini sudah dilaksanakan sebelumnya di beberapa Sekolah Maung (Manusia Unggulan) se Kota-Kabupaten Propinsi Jabar buat menyingkap apa yang terjadi di SMAN dan SMKN unggulan tersebut.
Pansus Legislatif yang hadir mengatakan kunjungan kali ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan draf Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya Sekolah Maung.
Lebih jelasnya, Anggota Komisi V sekaligus Anggota Pansus 14 DPRD Jabar, Maulana Yusuf, ketika dikonfirmasi memaparkan bahwa SMAN 1 Bekasi Kota dipilih sebagai peninjauan karena menjadi salah satu contoh dari Sekolah Maung yang akan diatur secara mendetail pada Perda
“Kita mengunjungi SMAN 1 Bekasi ini dalam rangka mendengarkan informasi, melihat kenyataan buat penyusunan Perda Perubahan Penyelenggaraan Pendidikan,” kata Maulana.
Seperti diketahui dalam Perda Pemerintah Propinsi (Pemprop) yang berlaku, ada beberapa poin pasal yang menjelaskan terkait sekolah khusus, yakni ‘Sekolah Maung’ yang telah diadakan pada tahun 2026.
“Maka kita melihat langsung contohnya sebelum melakukan pembahasan pasal per pasal pada siang hari,” tambah Maulana.
Ia menyebut kunjungan dihadiri oleh 9 anggota DPRD Jabar yang dipimpin oleh Ketua Pansus 14, H. Aceng Malki.
“Mayoritas rombongan berasal dari Komisi V yang membidangi pendidikan, serta turut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV, yakni Bunia,” beber anggota Fraksi PKB itu.
Maulana mengungkapkan bahwa saat ini rapat pembahasan anggaran dengan Disdik Jabar masih ditangguhkan (di-hold) karena belum ada titik temu.
DPRD Jabar menilai arah kebijakan anggaran Disdik belum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Di dalam RPJMD, dua tahun pertama (2025-2026) adalah pembangunan infrastruktur, dan tiga tahun terakhir (2027-2029) seharusnya fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pendidikan. Namun setelah dilihat postur anggarannya, Disdik masih banyak ke arah pembangunan infrastruktur dan ruang kelas,” jelas Maulana.
Pihaknya menuntut agar Disdik segera merombak postur anggaran tahun 2027 untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM, seperti peningkatan kompetensi guru dan pengadaan alat penunjang mutu pendidikan.
“Kita hold dulu (anggarannya). Kita minta ubah agar penggunaan anggaran lebih ke kualitas pendidikan dan kualitas para guru. Bukan hanya sekadar betonisasi atau pembangunan kelas dan sekolah,” pungkasnya.
Diminta tanggapan Rina Parlina, memaparkan dari Kunker Pansus DPRD, pihaknya bisa menunjukkan bahwa sekolah maung masih membutuhkan dukungan.
“Nanti akan diadakan rapat kerja menyusun peraturan Gubernur, perihal penyelenggaraan pendidikan. Dimana harapan untuk sekolah maung sebagai pionir nanti akan menularkan, dapat diperbuat sama ke sekolah (reguler) lainnya,” ujar Rina.
Perbincangan dengan orang nomor satu KCD Wilayah 3 ini, sangat mengharapkan semua Sekolah di Jawab Barat akan sejenis (sama sprti) sekolah maung.
“Kita berharap sekolah maung seJawa Barat bisa mendapatkan dukungan baik, tentunya sesuai koridor peraturan perundangan. Baik itu dukungan dewan legislatif dan masyarakat untuk pelaksanaannya,” imbuh Rina.
Diakhir pertemuan, Rina menyampaikan: Tentunya sekolah unggulan sebagai harapan kita bersama, dapat menjadi salah satu pencetak generasi muda bangsa, khususnya generasi muda Jawa Barat, menjadi calon-calon pemimpin yang punya prestasi akademi dan non akademi.
“Dan rekan-rekan media, mohon dibantu kawal dalam pemberitaan baik ya,” tutupnya.
(Simare)
