Jakarta, PostKeadilan – Pasca dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (27/4/2026) lalu di Istana Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dr. Dudung Abdurachman,S.E., M.M., M.H langsung tancap gas.
Komitmen pengawasan terhadap program prioritas pemerintah, Dudung menyatakan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaksanaan yang dinilai tidak sesuai, khususnya pada program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, peran Kantor Staf Presiden (KSP) adalah menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sekaligus melakukan pengawasan terhadap berbagai program, terutama jika ada laporan dari masyarakat.
“Termasuk program prioritas nasional dan program unggulan nasional, program unggulan Bapak Presiden seperti MBG, Sekolah Rakyat dan sebagainya,” ujarnya dalam pembukaan Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
“Kalau tidak benar pelaksanaan di lapangan, akan saya babat nanti,” tegas Dudung menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyoroti pentingnya wawasan kebangsaan sebagai fondasi ketahanan nasional. Ia menilai, di tengah kondisi global yang diwarnai konflik, Indonesia harus menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan golongan.
Selain itu, Jenderal Bintang empat ini mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial, khususnya yang bersifat provokatif dan menyesatkan.
“Oleh karenanya mari mata, telinga kita, kita pasang untuk tetap mendengar, tetap melihat, tetapi kepada hal-hal yang positif. Tidak kemudian terbawa dengan informasi-informasi yang menyesatkan,” tuturnya.
Dengan pengawasan ketat ini, pemerintah berharap pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Namen/Red)
