Bahkan Arnol menduga bahwa kerugian atau kekurangan volume pada pekerjaan Dinas SDABMBK masih jauh lebih besar dibandingkan hasil audit BPK.
“Dugaan korupsi dalam kegiatan ini sudah sejak proses pemilihan dan penunjukan penyedia. Dimana hasil temuan terdapat beberapa penawaran terendah dikalahkan oleh penawaran tertinggi karena indikasinya kegiatan sudah diplot untuk perusahaan tertentu,” ujar Arnol.
Dia mendapat informasi bahwa Dinas SDABMBK telah melakukan jual beli dengan penyedia sebagaimana istilah ‘fee sebesar 10%’.
“Kami mendapat informasi kalau Dinas SDABMBK telah melakukan jual beli pekerjaan dengan syarat pihak penyedia memberikan fee sebesar 10%,” bebernya.
Terhadap prilaku yang diduga keras bermuatan korupsi ini lanjut Arnol, Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejati Jabar agar segera memproses laporan mereka (LSM-Master), menuntut oknum-oknum pelaku rasuah tersebut setinggi-tingginya.
PostKeadilan lalu mengkonfirmasi Kasipenkum Kejati Jabar, Nur S
