Sejalan dengan komitmen tersebut, Edy Rahmayadi pun meminta KPK untuk terus mengawasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sehingga kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik, sehingga kesejahteraan pun akan terwujud.
Edy menambahkan, dalam pengawasannya, KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan.
Pertama yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua jual beli jabatan. Ketiga, gratifikasi, dan keempat suap menyuap. Serta kelima penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi. “Saya merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai Tuan Rumah Road to Hakordia wilayah I. Kita memperingati Hakordia ini sebagai pengingat kita, semoga ini bukan hanya seremonial saja, ” ujar Edy.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. Aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI. Road to Hakordia 2022 dibuka dengan pemukulan gondang sembilan oleh Gubernur Edy Rahmayadi dengan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata beserta kepala daerah yang hadir. Usai penandatanganan komitmen bersama antikorupsi, para tamu disuguhi dengan tarian yang mewakili tujuh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.
Kemudian, Gubsu dan undangan lainnya meninjau booth atau stand pameran. Salah satu yang ditinjau Gubsu, Kapoldasu dan Wakil Ketua KPK RI adalah booth Pemkab Humbahas. Kehadiran Gubsu dan rombongan disambut Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan SH MH dan Inspektur Kabupaten Drs Bilson P Siahaan. (Josapat S)
