Tobasa, PostKeadilan – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tobasa belum tepat sasaran. Pasalnya, warga yang sangat membutuhkan tidak menerima, sedangkan warga mampu dan sejahtera justru menerima santunan tersebut.
Berawal dari keluhan yang disampaikan warga Kecamatan Tampahan Kab. Tobasa, Si Regar kepada awak media ini. Regar merasa tidak adil ketika mendengar dan mengetahui informasi adanya pembagian bantuan Rastra (Raskin) di kantor Desa di Kecamatan Tampahan.
“Saya tidak tau mengapa keluarga saya tidak dapat bantuan itu. Tapi banyak saya lihat penerima Rastra bukan orang susah seperti saya. Ada yang punya rumah gedong, anak kuliah, toke sawah. Tetapi kenapa keluarga saya malah tidak dapat bantuan,” cerita Regar kepada PostKeadilan, Selasa (24/4/2018) sore.
Mirisnya lagi, Regar pernah melihat beras raskin yang dibagikan bagi keluarga mampu tersebut, dimana beras itu diperuntukkan buat ternak.
“Beras raskin di berikan untuk makanan ternak mereka. Sementara saya harus banting tulang untuk bisa beli beras murah seperti itu,” keluh dia.
Pria yang miliki anak 2 dan istri sedang hamil tua ini tinggal di rumah huni ukuran 3×4 meter dan tanpa adanya penerangan listrik. Pantauan awak media ini, rumah kediaman Regar hanya memakai penerangan lampu teplok untuk penerangan di malam hari.
Menanggapi laporan tersebut, Kamis (26/4/2018) tim Postkeadilan menemui sang Kepala Desa disalah satu warung didesa tersebut. Dia membenarkan bahwa banyak kesalahan dalam penyaluran PKH di Kabupaten Tobasa dan tidak menampik hal tersebut terjadi di Desa yang digawanginya.
“Itu kesalahan pendataan yang lama bang, saya tidak tau pihak dinsos menggunakan data dari mana. Saya juga sempat ‘marah dengan pihak Dinsos karena mereka membuat data tanpa ada komfirmasi ke kita,” ujarnya enggan menyebut nama.
Ketika awak media menanyakan apakah sudah berupaya untuk melakukan Resertifikasi?. Sang kepala desa menjawab demikian: “Sudahlah bang. Ya itu, kita tidak tau aturan yang mana yang di pakai untuk penyaluran demikian. Saya pribadi tidak enak juga mengubah yang sudah menjadi rezeki begitu,” sumber bernada datar.
Keesokan hari, Jumat (27/4/2108) itu awak media menemui Camat Tampahan, Freddy A. Panjaitan. Camat ini pun juga tak menampik banyak warga penerima bansos yang kondisi ekonominya mampu.
Sang Camat, Freddy ini juga senada menyayangkan penyaluran kartu PKH yang tidak tepat sasaran tersebut.
“Saya baru satu tahun menjabat disini, saya akan meminta kepala-kepala desa agar memvalidasi ulang data warga yang memang tidak mampu,” janji Freddy kepada PostKeadilan.
Ditelusuri kemudian hari hingga berita ini dilansir, perubahan data penerima PKH belum juga dilakukan.
Menanggapi hal tersebut. Ketua NCW SUMUT Herman PS, S.Pd menyayangkan kinerja Dinas Sosial dan Camat Tampahan Kab Tobasa yang terkesan lambat.
“Sebagai pelayan masyarakat, pimpinan pemerintahan dan pemegang kebijakan. Seharusnya mereka (Kadinsos dan Camat) tidak perlu menunda atau memperlambat urusan itu. Hanya tinggal mengubah data saja koq susah. Presiden sendiri sudah jelas mengatakan Program Keluarga Harapan ada untuk memutuskan rantai kemiskinan. Jadi sudah jelas Kinerja Dinas Sosial dan Camat itu perlu kita pertanyakan,” tukas Herman.
Menurut Herman, jika tidak bisa menegakkan Keadilan terhadap mayarakat miskin demikian, Sebaiknya Lambang Garuda yang selalu terpajang di kantor Pemerintahan itu diturunkan saja.
“Untuk apa ada foto Pancasila itu.? Hanya sebatas di pajang saja. Itu kan supaya pejabat dapat menerapkan. Jelas Pasal ke 5 (lima) Pancasila mengatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” sebut dia.
“Kalau siapa pun tidak mau me Resertifikasi data penerima PKH itu, maka sudah jelas melanggar Pancasila. Kita akan segera sikapi kinerja mereka, Keadilan harus ditegakkan,” pungkas Herman. Bersambung ………………….(Tim)
