PUBLIKASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan, hal itu tertuang dalam Peraturan  Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana perbub tersebut adalah:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam perbup di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di pimpin oleh seorang kepala dinas dengan di bantu oleh 5 (lima) orang pejabat eselon 3, yaitu:

1. satu orang sekretaris, dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian.
2. empat orang kepala bidang, masing-masing kepala bidang di bantu oleh tiga orang kepala seksi.

Gambaran SOTK di atas, merupakan upaya dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun rumusan visi dalam perda tersebut adalah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan lima misi, dan salah satu dari lima misi tersebut yaitu misi keempat terkait dengan dinas pendidikan, “meningkatkan aksesibilitas dan kualitaspenyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan”.

Selain lima misi guna mencapai visi di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga menetapkankan 25 penciri sebagai kabupaten termaju, dan dua dari dua puluh lima penciri tersebut menjadi bagian dari Dinas Pendidikan. Dua penciri tersebut yaitu: tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 7,82 tahun,dan tuntas angka melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun.

Untuk indikator rata-rata lama sekolah, hasil rilis BPS Kabupaten Bogor, capaian pada tahun 2017 sebesar 7,84 Tahun. Sementara untuk angka melek huruf, jumlah yang dilayani sampai dengan tahun 2017 sebanyak 70.250 warga belajar, dan untuk AMH ini pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat penghargaan Anugerah Aksara Utama dalam Percepatan Penuntasan Buta Aksara dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan sudah melayani masyarakat tuna aksara secara maksimal, sehingga buah kerja keras tersebut dianugerahi penghargaan tersebut.

Kedua indikator di atas, selain menjadi bagian dari 25 penciri kabupaten termaju, juga menjadi indikator tujuan pendidikan.

Ketiga data di atas, merupakan entitas data yang ada pada data pokok pendidikan (DAPODIK), dengan data itulah antara lain sumber penghitungan berbagai indikator pendididkan, baik itu indikator tujuan, indikator sasaran, maupun indikator program.

Dalam perubahan renstra dinas pendidikan 2013-2018, tujuan pendidikan di Kabupaten Bogor adalah meningkatnya mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan serta tenaga pendidikan.Adapun untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, terdapat dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.Dan capaian dua indikator tersebut sebagaimana digambarkan di atas.

Adapun sasaran dalam perubahan renstra di atas adalah

a. Meningkatnya mutu pendidikan, dengan indikator sebagai berikut:

b. Meningkatnya rata-rata UN SD;

c. Meningkatnya rata-rata UN SMP;

d. Meningkatnya persentase sekolah yang terakreditasi minimal B;

2. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan, dengan indikatornya sebagai berikut:

a. Meningkatnya APK PAUD;

b.  Meningkatnya APK SD/sederajat;

c. Meningkatnya APK SMP/sederajat;

d. Meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun;

e. Meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun;

f. Menurunnya DO SD/sederajat;

g. Menurunnya DO SMP/sederajat.

3. Meningkatnya tenaga pendidikan, dengan indikatornya sebagai berikut:

a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4;

b. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4;

c. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

d. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%;

e. % SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%.

4. Meningkatnya tata kelola dinas pendidikan, dengan indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya nilai AKIP;

b. Menurunnya temuan meteriil;

c. Meningkatnya aset dalam kondisi baik.

Adapun realisasi indikator pada masing-masing sasaran tahun 2017 dan prediksi realisasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah

A. PRESTASI KEJUARAAN

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan sudah banyak meraih penghargaan dari pemerintah  pusat, salah satunya dalah, Bupati Bogor menerima anugerah, dari sekian kabupaten/kota yang ada, hanya ada empat yang menerima penghargaan tersebut, dan salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain penghargaan, banyak sekali raihan prestasi yang sudah ditorehkan siswa/siswi yang berasal dari Kabupaten Bogor, baik tingkat nasional maupun internasional, penghargaan itu antara lain diraih oleh:

1. Ayesha Danish Adlani, Rakha Henri Pratama, Shifa Aliya Putri, ketiganya dari SMP Al Azhar Syifa Budi CBG, mengukir prestasi dalam ajang internasional pada lomba internasional matematika “Merit Award”;
2. Nazwa Nurul Fatima, dari SMPN 1 Cibinong, juara 1 tingkat nasional pada lomba menulis surat remaja Nasional 2018;
3. Ugan Sugandi dari SMPN 4 Leuwiliang, juara 2 tingkat nasional untuk lomba inovasi pembelajaran guru (Inobel);
4. Khaerun Nisa Jamilah dari SMP IT Al Kahfi, juara kedua tingkat nasional untuk lomba cipta cerpen, olimpiade literasi siswa nasional (OLSN) dan lomba baca berita;
5. Aisha Putri Safrianty dari SMP Al Azhar Syifa Budi CBG, juara kedua tingkat nasional untuk lomba baca berita.,,,,,,,

B. REALISASI FISIK

Paket lelang fisik yang ada di dinas pendidikan sebanyak 309 paket, dengan nilai kontrak sebesar Rp.145.910.101.100, terdiri dari SD 294 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.950.935.100 dan SMP sebesar Rp.13.959.166.000 untuk 15 paket. Dari 309 paket yang dilelangkan, semua sudah terealisasi dan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Walaupun serapan anggaran pada akhir bulan november 2018 ada di kisaran 73,14% yang terdiri dari 81,71% belanja tidak langsung, dan 53,86% belanja langsung. Dengan melihat kondisi paket lelang semua dalam proses pelaksaan, maka prediksi serapan anggaran dinas pendidikan pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat menembus angka 98,27%.

D. PENGEMBANGAN SISTEM

Tahun 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berhasil mengembangkan beberapa sistem yang diharapkan dapat memperlancar tugas sehari-hari, sistem tersebut antara lain adalah:

1. SIRKAS (Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran baik bersifat

Aplikasi penyusunan RKAS terus berkembang seiring dengan perkembangan dan tuntutanpengguna dan pemangku kepentingan. SIRKAS merupakan aplikasi  berbasis web (Web-basedAplication) yang dirancang untuk membantusekolah dalammenyusun perencanaan, realisasi anggaran dan pelaporan. Aplikasi ini dibuat semudah mungkin (user friendly) sehingga tidak diperlukan keahlian khusu untuk dapat menggunakannya. Dalam perkembangannya SIRKAS terus berevolusi mengikuti kemajuan jaman dimana yang awalnya hanya bias diakses melalui personal Komputer yang terkoneksi internet sekarang sudah dapat diakses melalui smartphone.

Selain meningkatkan aksesibilitas SIRKAS juga terus diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan pelaporan sekolah baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Hal ini dibuktikan dengan munculnya SIREAL yang berfungsi untuk membantu sekolah dalam pelaporan belanja Modal dan publikasi untuk umum sebagai salah satu wujud transfaransi. Selain itu sirkas juga terus diupayakan agar dapat terintegrasi dengan system lainnya seperti Dapodik sebagai sumber data dan ke depannya diupayakan agar bias terintegrasi lintas OPD misalnya dengan BPKAD pada pelaporan Belanja Modal (Atisisbada)

2. SIAP DAPODIK (Sistem Informasi Pengolahan Data Pokok Pendidikan)

SIAP Dapodik adalah aplikasi yang dikembangkanDinas PendidikanKabupaten Bogor yang bertujuan untuk mengoptimalkan PengolahanData Pokok Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar. SIAP Dapodik memiliki 2 fungsi yaitu

a. menganalisa ketidakwajaran datapokok pendidikan yangtelah diinput oleh satuan pendidikan yang kemudian disajikan dalam 3 bentuk analisa data suspec yaitu suspec pembagian siswa per rombongan belajar, suspec jumlah dan kondisi kerusakan ruang kelas dan suspec rasio jumlah guru dengan jumlah rombel;

b. mempublikasi data pokok pendidikan jenjang sekolah dasar kedalam bentuk statistik pendidikan atau sebaran jumlah sekolah, siswa, guru per kecamatan. publikasi data dapodik akan terus dikembangkan untuk menampilkan data pendidikan yang lebih interaktif dalam bentuk grafik dan peta.

E. PERMASALAHAN

Permasalahan yang di hadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor antara lain adalah:

1. Ketiadaan unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, menjadi masalah tersendiri pada Dinas Pendidikan, karena dengan tidak adanya UPT tingkat kecamatan, maka masyarakat ataupun sekolah yang akan mengurus berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan, harus datang ke Dinas Pendidikan.
2. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dalam buku Bogor Dalam Angka yang dikeluarkan BPS Kabupaten Bogor, laju pertumbuhan penduduk (LPP) tahun 2016-2017 sebesar 2,28% dan ini menjadi masalah yang tidak bisa dihindari Dinas Pendidikan, karena dengan pertumbuhan sebesar itu, maka pemerintah daerah melalui dinas pendidikan harus menyediakan ketersediaan sarana pendidikan, baik ruang kelas, lembaga pendidikan, serta sarana pendidikan lainnya, dengan LPP sebesar, di dalamnya terdapat juga pertumbuhan penduduk usia sekolah. Sementara ini pembangunan ruang kelas baru (RKB), baru dapat melayani mereka yang sudah berada di bangku sekolah.
3. Kurangnya jumlah guru PNS. Dari tahun ke tahun, jumlah guru yang berstatus PNS banyak sekali yang memasuki usia pensiun, sementara rekrutmen guru PNS jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang memasuki usia pensiun, dengan kata lain, jangankan memenuhi kebutuhan kekurangan, untuk mengganti yang pensiunpun tidak terpenuhi.
4. Dengan luas wilayah yang demikian besar, berdampak terhadap sebaran pendidikan yang tidak merata. Dengan kondisi yang seperti ini, maka kondisi pendidikan antarkecamatanmenjadi sangat jomplang, dan proses pembinaan terhadap lembaga pendidikanpun menjadi permasalahan tersendiri.