Keputusan Strategis Pemerintah
Pembentukan tiga DOB di Papua tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah, terutama pasca pandemi COVID-19 dan menjelang tahun politik 2024. Ada beban anggaran yang akan bertambah dengan keputusan tersebut. Bahkan Presiden harus menerbitkan “Perpu Pemilu” agar DOB masuk bagian dari Pemilu 2024 menyangkut pembentukan penyelenggara dan pengawas Pemilu tingkat provinsi dan pembagian daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPR RI. Konsekuensi dari keputusan strategis tersebut adalah penambahan anggaran yang sangat besar.
Sutrisno Pangaribuan selaku Presidium Kongres Rakyat Nasional (KoRaN) menjelaskan, “keberanian Presiden memimpin pemerintah mengambil keputusan tersebut merupakan bukti dari kepemimpinan yang berorientasi pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan Papua sebagai bagian dari NKRI yang sudah final”. (15/11/2022).
Jokowi menetapkan BBM satu harga, membangun jalan trans papua, membangun dan merevitalisasi bandara, pelabuhan, terminal, jembatan, pasar bahkan stadion sepakbola. Presiden Joko Widodo bahkan menjadi presiden yang paling sering ke Papua hingga ke pelosok- pelosoknya. Seluruh upaya tersebut sebagai bukti sikap dan cara pandang baru Indonesia, yaitu “Indonesia Centris”.
Tidak Ada Pemekaran Daerah
Beberapa waktu yang lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ( DPOD ) menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Adapun moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan saat ini adalah kelanjutan moratorium hasil kesepakatan rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pimpinan DPR RI, Ketuanya Marzuki Ali, Partai Demokrat pada 14 Juli 2010 di istana negara. Dalam pertimbangannya saat itu, pemekaran daerah justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sutrisno juga menjelaskan, Pembentukan DOB saat ini tentu sangat berbeda dengan masa sebelum moratorium pemekaran daerah diberlakukan. Telah terjadi perubahan radikal dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap persyaratan dan tahapan pembentukan DOB. Selain alasan tersebut, konsentrasi pemerintah dalam memfasilitasi Pemilu 2024 juga menjadi alasannya. Sebab pemekaran daerah akan mempengaruhi perubahan daerah pemilihan, rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu.
