Prabumulih, PostKeadilan – Ketua LSM National Corruption Watch (NCW) Kota Prabumulih, Fairus Syarif, menilai di era kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013-2018, Ir H Ridho Yahya-Andriansya Fikri, banyak prestasi buruk yang terukir di Bumi Seingok Sepemunyian. Terutama masalah proyek pembangunan infrastruktur Kota Prabumulih.
Perihal prestasi buruk tersebut yang terkesan ditutup-tutupi ke publik, hingga masyarakat belum mengetahui akan catatan hitam dari buah karya duet kepemimpinan Ridho-Fikri dalam kurun lima tahun terakhir.
Apalagi saat ini Ridho-Fikri kembali berduet untuk maju sebagai calon tunggal di Pemilihan Walikota Kota Prabumulih 2018-2023 yang hingga kini melawan ‘kotak kosong’.
Coba digali hal-hal janggal terjadi yang dimaksud Fairuz di era kepemimpinan Ridho, dia (Fairuz) sebut Zaman Kepemimpinan Walikota Ridho sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semisal indikasi dugaan proyek-proyek infrastruktur di Kota Prabumulih yang dikerjakan sendiri dan atau dikerjakan oleh kroni-kroninya.
“Hampir semua proyek dikerjakan sendiri, yah… bersama kroni-kroninya. Seperti misalnya pengerjaan Islamic Centre, lampu penerangan jalan lingkar tenaga surya yang hanya beroperasi 6 bulan itu, serta pembangunan Gor Kota Prabumulih di jalan lingkar yang menelan dana hampir 100 milyar, namun hingga sekarang tak kunjung selesai,” beber Fairuz kepada PostKeadilan, Kamis (12/4/2018).
Kemudian dari pada itu, tambahnya, soal pelebaran jalan dan marka trotoar jalan dalam kota yang sudah menghabiskan sekitar 40 milyar. Tetapi, kualitas di lapangan sangatlah buruk sekali.
“Jika sebentar turun hujan sudah seperti kolam ikan, dan ini sudah dikeluhkan oleh beberapa warga. Dikarenakan semenjak itu dikerjakan sering terjadi banjir,” tuding warga bersama Syarif diceritakan kembali oleh Fairuz.
Masih kata Fairuz, pembangunan balai adat di Dusun Prabumulih, tugu selamat datang Kota Prabumulih senilai 1,9 M yang tidak efektif dan tidak selesai. Pasar Gunung Ibul dan Taman Gunung Ibul yang menggunakan uang rakyat hingga milyaran rupiah. Gedung Serbaguna Tanjung Raman, Tugu Nanas yang hancur, pasar modern 1 yang kualitasnya tidak baik dan banjir, pasar modern 2 yang tidak jelas status dan kualitasnya.
“Serta masalah pekerjaan jaringan gas kota 32 ribu dari program Kementerian ESDM yang menelan biaya hampir 500 milyar dimana pekerjaan di lapangan terkesan semrawut atau asal pasang. Hingga keluhan masyarakat mengenai administrasi pembayaranpun tidak jelas,” ungkap Fairuz.
NCW sebagai Lembaga Non Goverment Organizer (NGO) anti rasuah akan selalu komit untuk turut serta memberantas setiap dugaan perilaku KKN serta mendorong penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih di kota yang terkenal dengan sebutan Kota Nanas tersebut.
Diakhir cerita, NCW berharap kepada Dinas PUPR dan inspecktorat agar berperan aktif dalam hal pembangunan
“Jangan terkesan tutup mata,” pungkas Fairus.
Di sisi lain, coba diminta klarifikasi dari Walikota Ridho, hingga berita di lansir, Ridho belum dapat dihubungi. Bersambung………………….. (Tim)
