Kab. Bekasi, PostKeadilan – Carut marut permasalahan kinerja sejumlah oknum Kepala SMP Negeri yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, hingga kini belum ada tindakan konkret. Pasalnya, oknum Kepala Sekolah yang diduga bermasalah tersebut masih tetap menjabat.
Sebut saja Budiono, Kepala SMPN 3 Cibitung yang laporan beritanya sudah sampai ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Imam Faturochman, ST, M.Si, hingga kini Budiono masih tetap bertengger memimpin SMPN 3 Cibitung.
Berdasarkan penelusuran awak media ini (Baca: Wow.. Banyak Hal Ganjil Dalam Penggunaan Dana BOS SMPN 3 Cibitung), Budiono ditenggarai menyalahgunakan anggaran Dana BOS Daerah dan BOS Reguler.
“Terimakasih atas informasinya, nanti akan kita sikapi segera,” ucap Imam Faturochman ketika audensi dengan LSM NCW (Nasional Corruption Watch) di Kantor Dinas Pendidikan lantai 2.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, progres aduan ke Kepala Dinas itu tak kunjung ada perkembangan.
“Bagaimana kelanjutan pemberitaan Kepala SMPN 3 Cibitung bang? Apakah sudah ‘damai’.?,” tanya seorang warga Cibitung yang mengaku mengikuti perkembangan berita tersebut, di lapangan parkir kantor Camat Tambun Selatan, Selasa (6/2/2024) pagi.
Seketika itu, PostKeadilan konfirmasi Kepala Dinas Pendidikan, Imam Faturochman. Beberapa menit kemudian, awak media dihubungi Edi yang menjabat sebagai Kepala seksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
“Nanti saya coba hubungi beliau (Budiono). Sabar ya bang,” kata Edi di ujung telepon selulernya, Selasa (6/2/2024) siang.
Pada kesempatan itu juga, awak media minta tolong ke Edi untuk disambungkan dengan Kepala SMPN Cikarang Utara, Yoyok Dariyo Ismoyo.
“Sudah ketemu tadi (red. ketemu Yoyok), sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan di respon,” chat Edi, Rabu (7/2/2024).
Tunggu punya tunggu, dan beberapa kali PostKeadilan hubungi Yoyok, pimpinan SMPN 4 Cikarang Utara yang berada di Jln. Kasuari XV Perum Cikarang Baru, Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi ini tak kunjung beri respon apakah dia (Yoyok) bersedia ditemui untuk wawancara langsung terkait penggunaan anggaran BOSDA dan BOS Reguler.