Bandung, PostKeadilan – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat paling bawah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (22/7/2026).
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menegaskan bahwa penanganan anak yang tidak melanjutkan pendidikan maupun yang putus sekolah dilakukan secara strategis dengan memanfaatkan struktur pemerintahan yang telah ada hingga tingkat RT dan RW.
“Baik yang lulus tidak melanjutkan maupun anak yang benar-benar putus sekolah, ini bisa kita atasi secara strategis. Kalau kita berbicara mengenai struktur, kita sampai RT punya. Anak yang tidak sekolah pasti tinggal di lingkungan RT, tinggal di lingkungan RW. RW ada, RT ada, tinggal di desa yang memiliki kepala desa, kemudian di kecamatan yang memiliki camat,” ujar Purwanto.
Menurutnya, keberadaan struktur pemerintahan yang lengkap dari tingkat provinsi hingga lingkungan terkecil menjadi modal penting buat melakukan pendataan sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kembali akses pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, menekankan bahwa seluruh perangkat daerah wajib mengedepankan tujuan bersama dibanding sekadar menjalankan kewenangan masing-masing.
“Saya minta Bapak dan Ibu tidak hanya berbasis kewenangan. Bapak harus berbasis tujuan, dan tujuan kita adalah Jawa Barat bebas dari anak tidak sekolah. Semua anak Jawa Barat harus sekolah,” tegas Herman dalam arahannya.
Pernyataan Sekda menjadi penegasan bahwa penanganan ATS bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga RT dan RW.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam melakukan pendataan, pendampingan, serta mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan target Jawa Barat bebas Anak Tidak Sekolah (ATS), sehingga setiap anak di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas pendidikan yang layak.
Tempat terpisah, di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masih banyak aduan dan keluhan warga yang anaknya hingga kini belum bersekolah.
Para stakeholder Dinas di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi ditenggarai kurang peka terhadap permasalahan anak-anak tidak (belum) bersekolah, cikal bakal Anak kan Putus Sekolah. Bersambung..(George/Simare)
