Langkat | Post Keadilan. Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri 053996 Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.054.955.349 dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, menjadi sorotan publik. Pasalnya, selain ditemukan dugaan penggunaan kusen lama yang hanya dicat ulang, pihak sekolah juga dinilai tidak menunjukkan sikap transparan karena tidak memberikan jawaban atas konfirmasi resmi yang disampaikan oleh awak media.
Pada Jumat, 31 Juli 2026, awak media Post Keadilan telah menyampaikan konfirmasi/permintaan klarifikasi melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala SD Negeri 053996 Pelawi selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Konfirmasi tersebut berisi enam poin pertanyaan terkait dugaan temuan di lapangan dan diberikan tenggat waktu 1 x 24 jam untuk memberikan hak jawab.
Namun hingga batas waktu yang diberikan berakhir, kepala sekolah tidak memberikan jawaban maupun klarifikasi terhadap seluruh pertanyaan yang disampaikan.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah masih ditemukannya kusen-kusen lama yang tetap digunakan dan hanya dilakukan pengecatan ulang, bukan diganti dengan kusen baru sebagaimana yang lazim dilakukan pada pekerjaan revitalisasi apabila memang telah direncanakan dalam dokumen teknis. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan gambar kerja, RAB, dan spesifikasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.
Selain itu, saat pemantauan di lokasi, awak media juga tidak menemukan Plang Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Padahal keberadaan plang tersebut penting sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan, susunan panitia, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Temuan lainnya, para pekerja diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan, maupun sepatu keselamatan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama proses revitalisasi berlangsung.
Awak media juga meminta penjelasan mengenai keberadaan aset sekolah, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan inventaris lainnya yang terdampak pekerjaan. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan mengenai lokasi penyimpanan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan aset tersebut.
Tidak hanya itu, pihak sekolah juga tidak memberikan rincian volume pekerjaan revitalisasi maupun penjelasan mengenai pihak yang melakukan pengawasan teknis untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Sikap tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi resmi media dinilai tidak mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Padahal keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 053996 Pelawi belum memberikan hak jawab ataupun klarifikasi atas konfirmasi yang telah dikirim melalui WhatsApp pada Jumat, 31 Juli 2026.
Post Keadilan akan terus mengawal perkembangan pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut dan mendorong Inspektorat Kabupaten Langkat serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan maupun spesifikasi teknis, sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Hafizd)
