Kab. Bekasi, PostKeadilan – Polemik rencana penggalangan dana renovasi pagar senilai Rp67,5 juta di SMPN 9 Tambun Selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi, akhirnya menemui titik terang. Pihak Komite Sekolah secara resmi membatalkan donasi dari orang tua wali murid menyusul adanya instruksi dari pihak Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi.
Ketua Komite SMPN 9 Tamsel, Yuli Astuti, memastikan bahwa sejak isu ini mencuat ke publik, seluruh rencana pengumpulan dana langsung dihentikan total. Ia juga menegaskan bahwa belum ada penarikan iuran yang terjadi.
“Tidak ada dana yang masuk sama sekali, dan tidak dilanjutkan lagi karena ada perintah dari kedinasan ke Kepala Sekolah,” tegas Yuli saat dikonfirmasi langsung oleh awak media pada Kamis (3/9/2026).
Lebih lanjut, Yuli menepis keras tudingan yang menyebutkan bahwa pihak komite mematok nominal sumbangan sebesar Rp100.000 (untuk kelas 8 dan 9) serta Rp50.000 (untuk kelas 7).
Menurut klarifikasinya, nominal tersebut tidak pernah dipatok oleh komite, melainkan muncul secara sukarela dari usulan beberapa orang tua murid saat rapat berlangsung.
Yuli menekankan bahwa prinsip penggalangan tersebut awalnya murni gotong royong.
“Bahkan dalam rapat saya sampaikan, jika ada yang punya semen atau bata lebih juga bisa disumbangkan,” jelasnya.
Berdasarkan pengakuan beberapa warga SMPN 9 Tamsel, terjadi ‘Darurat Keamanan Sekolah’
Menurut pengakuan warga yang sempat dikonfirmasi, telah terjadi kemalingan di sekolah pasca pagar belakang sekolah ambruk.
Oleh karenanya, muncul inisiasi rencana renovasi pagar sekolah.
Penelusuran lapangan, rupanya rencana pemagaran tidak muncul tanpa sebab seperti isu yang diberitakan pada suatu media.
Mirisnya lagi, kondisi fisik lingkungan SMPN 9 Tamsel saat ini memang cukup memprihatinkan dan rawan ambruk karena masuk kategori bangunan tua.
Plt Kepala SMPN 9 Tambun Selatan, Rita Zusana Lantu, yang baru menjabat pada 8 Juni lalu, dihadapkan pada situasi pelik tersebut.
Hari ketiga setelah menjabat, ia berinisiatif menggandeng pihak luar (red: CSR) yang kemudian merealisasikan bantuan pembangunan untuk satu ruangan kelas.
Terkait pembangunan pagar, pihak sekolah sejatinya sudah menempuh jalur prosedural dengan mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Namun, sistem birokrasi mengharuskan sekolah menunggu persetujuan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang kabar terkini sudah disetujui.
Di sisi lain, sekolah tidak bisa menunggu terlalu lama mengingat aset dan keamanan lingkungan belajar terus terancam pasca-insiden pencurian.
Atas dasar kondisi darurat itulah, Komite Sekolah akhirnya berinisiatif menggelar rapat dengan wali murid buat mencari jalan keluar secara swadaya.
Langkah komite ini pun awalnya diizinkan oleh pihak sekolah karena dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bukan Pungutan Liar (Pungli).
Namun, niat baik untuk mengamankan sekolah itu justru memicu persepsi negatif di ruang publik yang terlanjur sensitif terhadap isu pungutan sekolah.
Kini, dengan berhentinya rencana donasi komite, bola penyelesaian masalah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.
Publik menanti langkah cepat Pemerintah kabupaten Bekasi terkhusus Dinas Pendidikan untuk segera menurunkan anggaran perbaikan fasilitas agar keamanan siswa dan aset di SMPN 9 Tambun Selatan bisa terjamin tanpa harus membebani orang tua murid. (Tim)
