JAKARTA | POSTKEADILAN. — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto merupakan murni proses penegakan hukum. Ia memastikan pengusutan perkara tersebut tidak berkaitan dengan persaingan ataupun kepentingan tertentu di internal institusi Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi menyusul berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kasus dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik kepolisian atau Lawful Interception Management System (LIMS).
Kapolri menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” demikian penegasan Suyudi sebagaimana diberitakan pada 5 November 2026.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Sasaran lainnya diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur resmi.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada sistem tersebut sekitar Oktober 2026.
Dalam perkembangan perkara, Bareskrim telah menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri Suyudi kemudian membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perkara tersebut.
Sementara itu, terkait berbagai spekulasi yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum terdapat keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan maupun memastikan tidak adanya keterkaitan pihak tertentu. Karena itu, publik diharapkan menunggu hasil penyidikan dan tidak menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai fakta.
Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara ini secara transparan dan profesional. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
(Tim/Redaksi POSTKEADILAN)
