Bupati Cellica Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Pengangguran Ratusan Warga Gelar Aksi Penerahan Lamaran

Karawang – Postkeadilan Aksi penyerahan 1.000 lamaran ini sebagai tanda masih tingginya angka pengangguran di Karawang, sekaligus sebagai hadiah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menjelang HUT Karawang yang ke-386.

Dengan membawa lamaran pekerjaan ratusan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pengangguran dan Pribumi Karawang (SPPK) ini mendatangi Kantor Pemkab Karawang, Kamis (12/9/2019).

Kedatangan pengunjuk rasa yang dikomandoi Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana ini di Pemkab Karawang bertujuan untuk mencari keadilan masalah pengangguran yang banyak di Karawang, sedangkan pabrik yang beroperasi saat di Karawang saat ini sudah sekitar 1500 pabrik.

spiritnews.co.idNace Permana, mengatakan, masyarakat datang ke Pemkab Karawang hanya meminta keadilan kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana atau Pemkab Karawang untuk menyelesaikan persoalan pengangguran yang semakin banyak.

“Karawang sekarang ini dikenal sebagai kota industri, bukan kota lumbung padi lagi. Tetapi angka pengangguran sangat tinggi,” kata Nace saat berorasi.

Dikatakan Nace, sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang pabrik-pabrik di Karawang semakin banyak tapi pengangguran tidak bisa diselesaikan Apa yang didapat masyarakat Karawang ?

“Apakah kalian terus jadi penonton dan bangga dengan status pengangguran selama ini,” tanya Nace kepada ratusan pengunjuk rasa.

Ia mengatakan, pihaknya sebagai pribumi sampai saat ini hanya jadi penonton di kampung sendiri. Ini moment tepat di HUT Karawang yang ke-386, Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan harus ditegakan.

“Sudah tidak ada alasan lagi warga Karawang untuk menganggur. Jika perda ketenagakerjaan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi saat ini seperti ‘tikus mati di lumbung padi’. Sebab meskipun UMK Karawang tinggi tapi ribuan warganya jadi pengangguran. Sebab perda ketenagakerjaan tidak pernah dijalankan.

“Calo malah bergentayangan untuk masuk ke perusahaan. Harusnya pemerintah hadir dalam hal ini, untuk menegakan aturan dan membela warga,” jelasnya.PK,,(P. Purba/Tim)