28 Agustus 2020oleh Post Keadilan Di Kota Bekasi Siswa Baru SMA dan SMK Negeri Tetap Bayar SPP dan SAT Post Keadilan-Bekasi, pendidikan-1.823 views Bekasi PostKeadilan – Meski Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menggratiskan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan atau SPP namun, Kota Bekasi tetap membandel mewajibkan siswa baru SMA dan SMK Negeri membayar Sumbangan Awal Tahun ( SAT) dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan ( SPP). Besaran uang SAT yang dibebankan rata-rata Rp 3-3,5 juta per siswa dan besaran SPP Rp 3-4 ratus per bulan. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Kota dan Kabupaten Bekasi, Casmadi mengatakan, sekolah menarik uang SAT dan SPP tentunya pasti ada dasar atau payung hukum sebagai landasannya. Tanyakan saja langsung sama kepala sekolah kata Casmadi membela. Beberapa Kepala SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi mengatakan, tidak ada masalah dan tidak perlu dipertentangkan. Sebagai landasan penarikan tentu musyawarah orangtua dengan Komite Sekolah dan hasilnya timbul kesepakatan. Menurut para menejer sekolah negeri ini, lumrah pasti ada yang tidak sependapat dan itu sah-sah saja. Semestinya diutarakan dalam rapat ketika musyawarah jangan setelah diluar mengoceh kemana-mana tidak bagus seperri itu, kata para sekolah ini. Pihak Sekolah …………….. Laman berikutnya Halaman: 1 2 Jangan LewatkanUMK Kabupaten Bekasi , Plt Bupati Rekomendasikan UMK Tahun 2022 Naik 5,51 PersenRaja Tahan Panjaitan, SH Laporkan Majelis Hakim PN Bekasi Kelas IA Khusus, Ke Bawas MA RI, KY Dan Ketua MAPlt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama LAMI memberikan bantuan kursi rodaPeduli Lingkungan, Ratusan Personel Polres Batang Lakukan Gerakan Bersih PantaiBaznas Kabupaten Bekasi Berikan Bantuan Kepada Nana Sutisna Penderita DisabilitasLembaga Anti Narkotika Kabupaten Bekasi Resmi Daftarkan Kepengurusan Ke Kesbangpol Kabupaten BekasiSniper Indonesia Sikapi THM, Yang Menjamur Di Kabupaten BekasiTak Sanggup Bayar Tunggakan, SMK PLUS PELITA NUSANTARA Tahan Ijazah?Ormas Gibas Tantang Pemkab Bekasi Uji Mutu Beton APBD 2021 Secara TerbukaKETUA KOMISARIAT AMS BEKASI RAYA UCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN AMS YANG KE 55Perusahaan Raksasa Diduga Mengelola Lahan Secara Ilegal NCW Angkat BicaraAMBRUKNYA PEMASANGAN GIRDER TOL CIBITUNG-CILINCING SEKSI 2 AWAK MEDIA DILARANG MELIPUT DAN AMBIL GAMBAR
“Semestinya diutarakan dalam rapat ketika musyawarah…”, tetapi bilamana ada orgtua siswa yg tdk setuju, berpotensi ditandain/diciri’in, dan dikhawatirkan akan sesuatu terjadi pada anaknya dalam belajar. Ini sih sudah bukan rahasia lagi, dulu di Jakarta begitu, tapi alhamdulillah di JKT tingkat SLTA sederajat sudah digratiskan oleh Pemda sebagai follow up dari program pemerintah pusat Sekolah Wajib 9 tahun. Balas
“Semestinya diutarakan dalam rapat ketika musyawarah…”, tetapi bilamana ada orgtua siswa yg tdk setuju, berpotensi ditandain/diciri’in, dan dikhawatirkan akan sesuatu terjadi pada anaknya dalam belajar. Ini sih sudah bukan rahasia lagi, dulu di Jakarta begitu, tapi alhamdulillah di JKT tingkat SLTA sederajat sudah digratiskan oleh Pemda sebagai follow up dari program pemerintah pusat Sekolah Wajib 9 tahun.