Kegiatan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bekasi Di Pertanyakan

- Penulis

Kamis, 19 September 2019 - 11:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jabar Postkeadilan-Hal tersebut terungkap dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) FKP DAS Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum ke empat titik di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, dan Desa Karang Haur, Desa Karang Mekar, Desa Sumberreja, Kecamatan Pebayuran.

Amrun melihat adanya kejanggalan dalam program tersebut, karena pelaksanaannya tidak memakai master plan yang dikeluarkan oleh BBWS.

“Pelaksanaan normalisasi mengakibatkan Garis Sepadan Sungai (GSS) menjadi Amburadul dan terjadi eksploitasi besar-besaran di sekitar lokasi, sementara tanggul yang seharusnya dipertebal diabaikan begitu saja,” Terangnya.

Baca Juga :  Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Minyak Goreng Tersedia di Pasar 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Amrun mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat ke BBWS, DPRD Kabupaten Bekasi, dan Kementerian PUPR terkait Amburadulnya pekerjaan program Citarum Harum di Kabupaten Bekasi.

Kami Merasa Kecewa Karena Kegiatan Tersebut Sudah Diusulkan Sebagai Program Restorasi Total Pada Tahun 2018, Akan Tetapi Kami Menunggu Master Plan Yang Akan Dikeluarkan Oleh BBWS,” Tambahnya.

Baca Juga :  Tak Benar, Kawasan Industri Brebes Bergeser

Disinggung Wartawan mengenai besarnya Anggaran dalam Program Citarum Harum, Amrun Mempertanyakan mengapa kegiatan tersebut malah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

“Kami meminta Dansektor 19 dan Dansektor 20 untuk menghentikan sementara kegiatan dalam Program Citarum Harum sebelum dikeluarkannya Master plan oleh BBWS,” Ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkot Bekasi Hentikan Kegiatan Usaha Hollywings Forest Bekasi

Di tempat yang sama, Kabid Perencanaan BBWS Citarum, Suwarno, mengaku akan melaporkan dan mengevaluasi kegiatan dalam Program Citarum Harum ini kepada Kepala BBWS.

 

“Ya kami akan melakukan evaluasi setelah melakukan sidak ke lapangan ini. Sungai jangan dibuat seperti ini malah hancur berantakan, kalau begini kan seperti diambil yang bagus-bagusnya saja dan tidak dirapihkan kembali,” tegasnya,,PK”. (P. Purba)

Berita Terkait

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu
KCD Wilayah Tiga Jawa Barat Beri Penjelasan Terkait Sejumlah Berita
Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan
Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Senin, 25 September 2023 - 17:40 WIB

Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Kamis, 21 September 2023 - 18:47 WIB

Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan

Kamis, 21 September 2023 - 17:32 WIB

Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara

Kamis, 21 September 2023 - 00:30 WIB

Warga Ramunia Dilarang (Puskopkar “A” Bukit Barisan) Panen di saat Harga Beras Naik.

Berita Terbaru

Advertorial

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Sabtu, 23 Sep 2023 - 16:39 WIB

Headline News

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 Sep 2023 - 16:54 WIB

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!