Selain itu, lanjutnya, UU Nomor 32 juga mengatur setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
“Masyarakat juga berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,” kata dia.
Pihaknya berharap kasus yang sudah dilaporkan di DLH bisa segera ditindaklanjuti, dan berpihak kepada masyarakat. Sehingga dengan ketegasan Pemerintah Kabupaten Bekasi kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh kelakuan para perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Semoga penanganan kasus kejahatan lingkungan di Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi ke depannya. Sehingga, semua perusahaan bisa tertib dengan undang-undang. Dengan begitu tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” tutupnya ( yudi/ aris )
