Melirik Kinerja Menko Maritim Luhut : Dana Pemerintah Untuk Infrastruktur Daerah Terpencil

- Penulis

Jumat, 26 Januari 2018 - 10:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, PostKeadilan – Awak media ini melirik kinerja Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang menyampaikan bahwa pembangunan Infrastuktur saat ini difokuskan di daerah terpencil.

“Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30% dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN,” kata Menko Luhut saat berbagi pengalaman di workshop bertema “From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu (24/1).

Via whatsapp yang masuk ke redaksi PostKeadilan, Menko Luhut sampaikan bahwa dalam diskusi tersebut diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup. “Pada intinya membahas bagaimana  caranya agar proyek- proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang),” ujar dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” sebut Menko Luhut dihadapan para peserta.

Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parliamen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain.

Baca Juga :  Camat Maniamolo Lantik BPD, Masyarakat Keluhkan Aset Desa.

“Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” ucap PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut.
Masih kata Menko Luhut, menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. “Yang penting  adalah membuat masyarakat, paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka. Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.

Pertemuan Dengan Ratu Maxima

Prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda pagi harinya. Ratu Maxima adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development).

Ratu menjelaskan sebagai utusan PBB sejak tahun 2009, dia bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global. Misinya adalah agar inklusi keuangan mampu  mempercepat pencapaian sejumlah prioritas nasional seperti yang tercakup dalam SDG’s, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,  persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Satlantas Polres Karawang Temukan Kiloan Ranjau Paku dari Bunderan Charles Hingga Peundeuy Karawang Timur

“Tujuan yang tercantum dalam SDGs memiliki relasi satu sama lain. Misalnya,  kalau mengupayakan pengembangan pendidikan, maka di sisi lain juga sekaligus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan,” sebut Ratu dilansir wa Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan memperkecil angka kemiskinan juga sedang dilakukan pemerintah saat ini dengan memprioritaskan dana pemerintah pembangunan untuk pembangunan daerah terpencil.

Menurut Luhut, pemerintah saat ini dipicu untuk lebih kreatif mencari pembiayaan untuk pembangunan di kota-kota besar.

“Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan  aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi,” tutur Mantan Menkopulhukam ini.

Ratu yang akan kembali berkunjung ke Indonesia bulan depan, mengatakan pada misinya kali ini akan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam hal ini.

“Distribusi ekonomi, mensejahterakan ibu dan mencerdaskan anak, mendorong keterlibatan sektor swasta. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan pada kunjungan saya nanti. Setelah itu kita bisa sampaikan, pentingnya menabung, bagi mereka. Lalu saya juga akan mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil menegah dan sektor pertanian,” sebut Ratu.

Baca Juga :  Dewan Pers Independen (DPI) Berikan Sertifikat Kepada Media terdaftar

Sehubungan dengan sektor pertanian ini, Menko Luhut menerangkan ada sekitar 15 juta orang (petani dan keluarganya)  yang hidupnya akan terpengaruh oleh larangan Uni Eropa akan ekspor sawit Indonesia. Ratu mengatakan akan membantu memfasilitasi untuk mengatasi masalah ini.

Pasca pertemuan dengan Ratu Maxima, Menko Luhut lanjut menghadiri diskusi antar tokoh dan pemimpin negara tentang pembangunan pada “Circular Economy Platform Leadership Board Meeting” .

Lalu menerima kunjungan Tadashi Maeda, chief executive officer at Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang menyampaikan keinginan JBIC untuk lebih aktif lagi berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Menko Luhut berjanji untuk menindaklanjuti niat baik JBIC ini.

Malam harinya Menko Luhut menjadi pembicara utama pada acara “Indonesia Night” yang bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Acara ini dihadir lebih dari 700 undangan dari dalam dan luar negeri. Para tamu dihidangkan makanan dan pentas seni Indonesia dari berbagai daerah. (R-01/ tim)

Berita Terkait

NCW Minta Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian di Rumah Makan Yang Sudah Berjalan Sebulan
Kejaksaan Agung Membangun Komunikasi Publik, Masyarakat Harus Tahu Kerja dan Kinerja Kejaksaan
Pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Dinilai Asal Jadi, Kepala Disperkimtan Diminta Turun Tangan
Kasus Rempang, NCW: Rakyat Rindu Sosok Jokowi Yang Peduli Dengan Jeritan Rakyat
Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 September 2023 - 17:08 WIB

NCW Minta Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian di Rumah Makan Yang Sudah Berjalan Sebulan

Sabtu, 30 September 2023 - 12:43 WIB

Kejaksaan Agung Membangun Komunikasi Publik, Masyarakat Harus Tahu Kerja dan Kinerja Kejaksaan

Sabtu, 30 September 2023 - 11:24 WIB

Pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Dinilai Asal Jadi, Kepala Disperkimtan Diminta Turun Tangan

Kamis, 28 September 2023 - 11:29 WIB

Kasus Rempang, NCW: Rakyat Rindu Sosok Jokowi Yang Peduli Dengan Jeritan Rakyat

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Berita Terbaru

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!