Jakarta, PostKeadilan – Awak media ini melirik kinerja Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang menyampaikan bahwa pembangunan Infrastuktur saat ini difokuskan di daerah terpencil.
“Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30% dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN,” kata Menko Luhut saat berbagi pengalaman di workshop bertema “From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu (24/1).
Via whatsapp yang masuk ke redaksi PostKeadilan, Menko Luhut sampaikan bahwa dalam diskusi tersebut diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup. “Pada intinya membahas bagaimana caranya agar proyek- proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang),” ujar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” sebut Menko Luhut dihadapan para peserta.
Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parliamen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain.
“Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” ucap PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut.
Masih kata Menko Luhut, menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. “Yang penting adalah membuat masyarakat, paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka. Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.
Pertemuan Dengan Ratu Maxima
Prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda pagi harinya. Ratu Maxima adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development).
Ratu menjelaskan sebagai utusan PBB sejak tahun 2009, dia bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global. Misinya adalah agar inklusi keuangan mampu mempercepat pencapaian sejumlah prioritas nasional seperti yang tercakup dalam SDG’s, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang, dan lain sebagainya.
“Tujuan yang tercantum dalam SDGs memiliki relasi satu sama lain. Misalnya, kalau mengupayakan pengembangan pendidikan, maka di sisi lain juga sekaligus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan,” sebut Ratu dilansir wa Menko Luhut.
Menko Luhut mengatakan memperkecil angka kemiskinan juga sedang dilakukan pemerintah saat ini dengan memprioritaskan dana pemerintah pembangunan untuk pembangunan daerah terpencil.
Menurut Luhut, pemerintah saat ini dipicu untuk lebih kreatif mencari pembiayaan untuk pembangunan di kota-kota besar.
“Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi,” tutur Mantan Menkopulhukam ini.
Ratu yang akan kembali berkunjung ke Indonesia bulan depan, mengatakan pada misinya kali ini akan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam hal ini.
“Distribusi ekonomi, mensejahterakan ibu dan mencerdaskan anak, mendorong keterlibatan sektor swasta. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan pada kunjungan saya nanti. Setelah itu kita bisa sampaikan, pentingnya menabung, bagi mereka. Lalu saya juga akan mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil menegah dan sektor pertanian,” sebut Ratu.
Sehubungan dengan sektor pertanian ini, Menko Luhut menerangkan ada sekitar 15 juta orang (petani dan keluarganya) yang hidupnya akan terpengaruh oleh larangan Uni Eropa akan ekspor sawit Indonesia. Ratu mengatakan akan membantu memfasilitasi untuk mengatasi masalah ini.
Pasca pertemuan dengan Ratu Maxima, Menko Luhut lanjut menghadiri diskusi antar tokoh dan pemimpin negara tentang pembangunan pada “Circular Economy Platform Leadership Board Meeting” .
Lalu menerima kunjungan Tadashi Maeda, chief executive officer at Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang menyampaikan keinginan JBIC untuk lebih aktif lagi berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Menko Luhut berjanji untuk menindaklanjuti niat baik JBIC ini.
Malam harinya Menko Luhut menjadi pembicara utama pada acara “Indonesia Night” yang bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Acara ini dihadir lebih dari 700 undangan dari dalam dan luar negeri. Para tamu dihidangkan makanan dan pentas seni Indonesia dari berbagai daerah. (R-01/ tim)
