Bekasi, PostKeadilan – Terkait pagu anggaran pengadaan seragam Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp 1 Milyar setiap tahunnya, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) angkat bicara mengkritisinya.
Pengurus Gema Aksi, Rahmat Hidayat mengatakan anggaran tersebut terlalu tinggi. Penjelasan dia secara detail, untuk Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, bahwa pengadaan Pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.03.18.26 sebesar Rp. 1 Milyar.
“Entah bagaimana bagian Perlengkapan tahun 2016 menganggarkan 1 milliar untuk pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakilnya dengan 14 jenis pakaian dengan total pakaian lengkap sebanyak 126 buah,” ujar Abu sapaan akrab Rahmat Hidayat.
Mantan ketua BEM STT Pelita Bangsa mengatakan, dari 126 jenis pakaian, 5 seragam Korpri. Hal ini sangatlah tidak logis mengingat pakaian Korpri dibeli sebanyak lima stell setiap tahunnya. Padahal seragam tersebut hanya dipakai seminggu sekali, yakni setiap hari Rabu.
“Seperti belanja lima stell seragam Korpri plus (+) atribut dengan harga persteelnya Rp. 5.300.000,- dan totalnya Rp. 26.500.000,-. Padahal baju korpri hanya dipakai tiap hari rabu saja. Untuk apa coba pakaian yang digunakan seminggu sekali dibeli lima steel. Mungkin kalau dua masih masuk akal,” sebut dia.
Rahmat menuturkan pengadaan pakaian yang mencapai Rp 1 Miliyar, Sumber Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tertulis diantaranya, untuk seragam korpri 5 steel 26.500.000 dengan harga satuan Rp. 5,3 juta, untuk pakaian olahraga 8 steel beserta suami Rp. 72juta dengan harga satuan Rp. 9 juta, 5 pakaian lapangan Rp.35.500.000 dengan harga satuan Rp.7,1juta, 5 steel PDL Bupati Rp. 35 juta dengan harga satuan Rp.7 juta, 5 steel PSR beserta atribut Rp. 42 juta dengan harga satuan Rp.8,4 juta, 5 steel PSH beserta atribut Rp.35 juta dengan harga satuan Rp.7 juta.
Dirinya berharap kedepan, DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menganggarkan untuk pakaian dinas secukupnya atau rasional, mengingat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.
“Inilah salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Pakaian untuk Bupati dan wakilnya saja dianggarkan satu milliard. Padahal bisa dialokasikan setengah anggarannya untuk program pemberdayaan usaha kecil masyarakat. Kemudian dari pada itu, disinilah nalar sensitif Anggota DPRD sebagai Wakil Masyarakat dipertegas,” pungkas dia.
Pemberitaan dilansir, belum ada pihak terkait untuk beri klarifikasi. Bersambung…………………..(Tim)
