Pakaian Dinas Bupati dan Wakilnya 1 Milyar? GEMA AKSI Angkat Bicara

- Penulis

Selasa, 23 Januari 2018 - 17:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi, PostKeadilan – Terkait pagu anggaran pengadaan seragam Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp 1 Milyar setiap tahunnya, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) angkat bicara mengkritisinya.

Pengurus Gema Aksi, Rahmat Hidayat mengatakan anggaran tersebut terlalu tinggi. Penjelasan dia secara detail, untuk Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, bahwa pengadaan Pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.03.18.26 sebesar Rp. 1 Milyar.

“Entah bagaimana bagian Perlengkapan tahun 2016 menganggarkan 1 milliar untuk pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakilnya dengan 14 jenis pakaian dengan total pakaian lengkap sebanyak 126 buah,” ujar Abu sapaan akrab Rahmat Hidayat.

Baca Juga :  Konflik Masyarakat Pelalawan Versus PT SLS, 6 Warga Di Tahan Polres

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan ketua BEM STT Pelita Bangsa mengatakan, dari 126 jenis pakaian, 5 seragam Korpri. Hal ini sangatlah tidak logis mengingat pakaian Korpri dibeli sebanyak lima stell setiap tahunnya. Padahal seragam tersebut hanya dipakai seminggu sekali, yakni setiap hari Rabu.

“Seperti belanja lima stell seragam Korpri plus (+) atribut dengan harga persteelnya Rp. 5.300.000,- dan totalnya Rp. 26.500.000,-. Padahal baju korpri hanya dipakai tiap hari rabu saja. Untuk apa coba pakaian yang digunakan seminggu sekali dibeli lima steel. Mungkin kalau dua masih masuk akal,” sebut dia.

Baca Juga :  Pulangkan WNA Ilegal Asal China Pemerintah Daerah Dan Ormas Forum Ukhuwah Islamiyah Berkata Secepat nya.

Rahmat menuturkan pengadaan pakaian yang mencapai Rp 1 Miliyar, Sumber Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tertulis diantaranya, untuk seragam korpri 5 steel 26.500.000 dengan harga satuan Rp. 5,3 juta, untuk pakaian olahraga 8 steel beserta suami Rp. 72juta dengan harga satuan Rp. 9 juta, 5 pakaian lapangan Rp.35.500.000 dengan harga satuan Rp.7,1juta, 5 steel PDL Bupati Rp. 35 juta dengan harga satuan Rp.7 juta, 5 steel PSR beserta atribut Rp. 42 juta dengan harga satuan Rp.8,4 juta, 5 steel PSH beserta atribut Rp.35 juta dengan harga satuan Rp.7 juta.

Baca Juga :  Berita Bentrok Di Bali, Keluarga Kei Bantah Dan Menyayangkan Isi Berita

Dirinya berharap kedepan, DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menganggarkan untuk pakaian dinas secukupnya atau rasional, mengingat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.
“Inilah salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Pakaian untuk Bupati dan wakilnya saja dianggarkan satu milliard. Padahal bisa dialokasikan setengah anggarannya untuk program pemberdayaan usaha kecil masyarakat. Kemudian dari pada itu, disinilah nalar sensitif Anggota DPRD sebagai Wakil Masyarakat dipertegas,” pungkas dia.

Pemberitaan dilansir, belum ada pihak terkait untuk beri klarifikasi.                   Bersambung…………………..(Tim)

Berita Terkait

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan
Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi
Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)
Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer
Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu
KCD Wilayah Tiga Jawa Barat Beri Penjelasan Terkait Sejumlah Berita
Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan
Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 September 2023 - 15:38 WIB

Kepala SMAN 10 Kota Bekasi: Pengadaan Unit Mobil Sekolah Adalah Inisiatif Komite, Hal Sumbangan Tidak Dipaksakan

Senin, 25 September 2023 - 17:40 WIB

Tentang Sumbangan Dari Orang Tua Murid, Ini Penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi

Sabtu, 23 September 2023 - 16:39 WIB

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Jumat, 22 September 2023 - 16:54 WIB

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 September 2023 - 13:10 WIB

Caleg Demokrat NURAINI Blusukan dan Silahturahmi Ke Posko PP Ranting Margahayu

Kamis, 21 September 2023 - 18:47 WIB

Para Oknum PPK Pembangunan RPS Pada 2 SMK NEGERI, Akhirnya Ditetapkan Tersangka Dan Langsung Ditahan

Kamis, 21 September 2023 - 17:32 WIB

Akses Panen ditutup Puskopad TNI Bukit Barisan. Puluhan Warga Ramunia Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara

Kamis, 21 September 2023 - 00:30 WIB

Warga Ramunia Dilarang (Puskopkar “A” Bukit Barisan) Panen di saat Harga Beras Naik.

Berita Terbaru

Advertorial

Panen diboikot Puskopad. Kini dipanen Orang Tak diKenal (OTK)

Sabtu, 23 Sep 2023 - 16:39 WIB

Headline News

Ini Penjelasan Dirjen GTK Tentang PPPK Honorer

Jumat, 22 Sep 2023 - 16:54 WIB

error: Peringatan: Pemilihan konten dinonaktifkan!!