Dikatakan Kwinhatmaka, seperti yang kita ketahui bahwa dalam penyelenggarakaan pemerintahan ada dua hal pokok yang harus dikuatkan dan menjadi perhatian.
Pertama, penerapan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terintegrasi, kedua peningkatan peran dari APIP dalam hal ini inspektorat agar penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola penyelengaraan pemerintahan bisa menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik.
Ia menjelaskan, dari akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas keuangan yang muaranya bagaimana keuangan bisa disusun dengan baik sesuai standar akutansi pemerintahan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan bisa mendapatkan opini terbaik.
Sedangkan, akuntabilitas kinerja yang didalamnya meliputi beberapa laporan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.
” Apakah itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan beberapa laporan lainnya yang dituntut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provins,” terangnya.
Untuk itu, sambungnya, khususnya dua akuntabilitas ini, BPKP Sumut sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan bersih dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih berkualitas lagi.
Ditambahkannnya, apa yang menjadi harapan Bupati Humbahas, BPKP melihat sudah sangat baik.
” Pertama, kami perlu sampaikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Humbahas atas ki cermati dalam tata kelola SPIP, Kapabilitas APIP, SAKIP dan LPPD. Kami sampaikan bahwa Kapabilitas APIP Humbang Hasundutan sudah posisi level 3. Jadi, kita harapkan , APIPnya tetap berperan sehingga bisa memberikan rekomendasi strategis terkait dengan penyelenggaran pemerintah,” katanya.
